AURA(RUPAT) - Kelangkaan dan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite kembali dikeluhkan masyarakat di pelosok desa di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau Pada Sabtu (15/8/2026)
Masyarakat dari sejumlah pelosok desa terlihat rela datang sejak pagi dan mengantre hingga berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM Pertalite. Kondisi tersebut membuat warga mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait pendistribusian BBM bersubsidi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kecamatan.
Salah seorang warga mengungkapkan kekecewaannya karena harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendapatkan BBM. Setelah sampai di SPBU, warga masih harus menghadapi antrean panjang dan pembatasan jumlah pengisian.
"Kami sudah jauh-jauh datang ke sini, Pak. Motor besar kami saja kapasitas tangkinya sekitar 13 liter, tetapi malah dibatasi hanya boleh mengisi 10 liter. Sementara kami melihat kendaraan mobil pribadi bisa mengisi hingga 50 liter. Di mana letak kebijakan dan rasa keadilan bagi masyarakat kecil?" keluh warga.
Menurut masyarakat, kondisi tersebut sangat menyulitkan warga pelosok yang sehari-hari bergantung pada kendaraan bermotor untuk bekerja, mengangkut hasil kebun, berdagang, maupun memenuhi kebutuhan keluarga.
Warga berharap pemerintah dan pihak pengelola SPBU dapat mempertimbangkan kondisi geografis Pulau Rupat. Masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk memperoleh BBM, sehingga pembatasan pengisian dinilai semakin memberatkan.
Keluhan masyarakat tersebut juga perlu mendapat perhatian serius karena persoalan ketersediaan BBM di wilayah Bengkalis bukan merupakan persoalan baru. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan pengelola SPBU untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib dan tepat sasaran.
Masyarakat bukan menolak adanya pengawasan terhadap BBM bersubsidi. Namun, mereka meminta agar kebijakan yang diterapkan tetap memperhatikan kondisi masyarakat di daerah pelosok dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam memperoleh BBM.
"Kami mendukung kalau pemerintah mau mengatur dan mengawasi BBM subsidi. Tetapi jangan sampai masyarakat desa yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan minyak. Kami berharap ada kebijakan yang lebih adil dan manusiawi," ujar warga.
Masyarakat Pulau Rupat berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat, Pertamina, serta pengelola SPBU dapat segera mencari solusi terhadap persoalan tersebut, termasuk memastikan pasokan Pertalite mencukupi dan mekanisme pembatasan pengisian diterapkan secara adil.
Warga juga meminta adanya transparansi mengenai kuota BBM yang diterima SPBU serta alasan diberlakukannya batas pengisian, sehingga masyarakat tidak terus bertanya-tanya dan dapat memahami kebijakan yang diterapkan.
Masyarakat berharap, kebijakan BBM bersubsidi benar-benar hadir untuk membantu rakyat yang membutuhkan, bukan justru membuat warga pelosok harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter BBM.