Bayan Resources Umumkan Force Majeure Batu Bara, Produksi Terancam Akibat RKAB Belum Disetujui
AURANUSANTARA.COM — Langkah Hukum untuk Mitigasi Risiko
Pengumuman ini mencakup dua anak usaha utama perseroan, yakni PT Tiwa Abadi dan PT Fajar Sakti Prima. Direktur PT Bayan Resources Tbk, Low Yi Ngo, menyatakan bahwa ketiadaan persetujuan RKAB berdampak material terhadap kelangsungan bisnis mereka.
"Dengan belum diterbitkannya persetujuan perubahan [RKAB] mengakibatkan dampak yang cukup material terhadap kelangsungan usaha perseroan," ujar Low Yi Ngo dalam keterbukaan informasi pada Senin (14/9/2026).
Secara hukum, tanpa dokumen RKAB yang disahkan, perusahaan dilarang melakukan aktivitas penambangan dan penjualan. Kondisi ini membuat BYAN tidak mampu memenuhi kewajiban penyediaan batu bara sesuai kontrak yang telah disepakati dengan para pelanggan sebelumnya.
Dampak ke Rantai Pasok Global dan Domestik
Bayan Resources merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar asal Indonesia. Oleh karena itu, status force majeure ini berpotensi mengganggu stabilitas rantai pasok energi global. Sebagian besar output perusahaan dikirim ke luar negeri, dengan nilai ekspor semester I-2026 mencapai ratusan juta dolar AS.
Rincian pasar ekspor menunjukkan dominasi Asia Timur senilai US$ 666 juta (mencakup China, Jepang, Korea, dan Taiwan). Disusul oleh pasar Asia Tenggara sebesar US$ 616 juta, serta Asia Selatan seperti India, Pakistan, dan Bangladesh dengan kontribusi US$ 193 juta. Sementara itu, penyerapan di pasar domestik tercatat sebesar US$ 263 juta.
Di sisi lain, pengumuman ini juga menjadi upaya mitigasi risiko hukum bagi perseroan. Manajemen berharap langkah transparan ini dapat meminimalisir konsekuensi yuridis yang mungkin muncul akibat ketidakmampuan pengiriman barang.
Kontras dengan Kinerja Produksi Tahun Lalu
Situasi saat ini berbanding terbalik dengan tren positif tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, BYAN berhasil memproduksi 68,0 juta ton batu bara, naik signifikan dari 56,9 juta ton pada 2024.
Untuk proyeksi 2026, manajemen memberikan panduan produksi yang sangat lebar, yaitu antara 30 hingga 76 juta ton. Rentang angka yang besar ini mencerminkan tingkat ketidakpastian operasional yang sepenuhnya bergantung pada kecepatan pemerintah menerbitkan persetujuan RKAB.
Dari aspek keuangan, perusahaan mencatat pendapatan konsolidasi sebesar US$ 1,74 miliar pada paruh pertama 2026. Kontribusi terbesar tetap berasal dari sektor batu bara senilai US$ 1,73 miliar, sedangkan segmen non-batu bara menyumbang US$ 9,65 juta.
Penutup: Kasus ini menyoroti urgensi sinkronisasi regulasi pertambangan dengan kebutuhan industri. Bagi investor dan pelaku pasar, kejelasan status RKAB kini menjadi faktor kunci yang menentukan apakah mesin produksi raksasa batu bara nasional bisa kembali berjalan penuh atau harus menunggu lebih lama.