Prabowo Klaim Tutup 328 BUMN, Hemat Rp 50 Triliun
AURANUSANTARA.COM — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menutup lebih dari 328 badan usaha milik negara sejak Oktober 2024 dan mengklaim penghematan hingga Rp 50 triliun dari pemangkasan biaya operasional. Langkah perampingan itu disebut baru tahap awal, dengan target penutupan mencapai 750 BUMN hingga akhir 2026. Jika target tercapai, pemerintah memperkirakan penghematan bisa menembus Rp 100 triliun.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup lebih dari 328 badan usaha milik negara sejak ia mulai menjabat pada 20 Oktober 2024. Angka itu disampaikan dalam program "Presiden Prabowo Menjawab", Rabu (16/9/2026), sebagai bagian dari laporan capaian hampir dua tahun pemerintahannya.
Menurut Prabowo, penutupan ratusan perusahaan negara itu menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp 50 triliun. Sumbernya berasal dari pemangkasan biaya operasional atau overhead, mulai dari gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa mobil, hingga biaya rapat kerja.
"BUMN umpamanya, sampai hari ini kita sudah tutup 328 BUMN lebih. Itu kita bisa hemat Rp 50 triliun dari overhead. Gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, rapat kerja," kata Prabowo.
Target 750 BUMN hingga Akhir 2026
Perampingan belum berhenti. Hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang ditutup mencapai 750 perusahaan. Dengan capaian saat ini yang disebut telah melewati 328 BUMN, masih ada sekitar 400 perusahaan negara yang menurut Prabowo perlu ditutup atau ditindaklanjuti.
Jika target tersebut terpenuhi, Prabowo memperkirakan penghematan anggaran dapat meningkat hingga Rp 100 triliun. Ia menyebut dana sebesar itu sebenarnya melimpah di Indonesia, tetapi selama ini hanya dinikmati segelintir pihak.
"Uang itu banyak di Indonesia, (tetapi) yang menikmati hanya segelintir orang yang berani juga, berani maling," ujar Prabowo.
Prabowo tidak merinci satu per satu perusahaan yang masuk kategori 328 BUMN yang telah ditutup, maupun mekanisme penutupan yang dipakai. Karena itu, angka penghematan Rp 50 triliun dan proyeksi Rp 100 triliun perlu dibaca sebagai klaim dan target yang disampaikan pemerintah, bukan hasil audit yang sudah dipublikasikan.
Pupuk Indonesia dan Timah Jadi Contoh Kinerja
Kebijakan efisiensi diarahkan pada perusahaan negara yang dinilai tidak lagi produktif. Pemerintah menyatakan tetap mendorong BUMN yang masih beroperasi untuk meningkatkan kinerja, memperbesar kontribusi ke negara, sekaligus memperketat tata kelola.
Prabowo menegaskan pembenahan tidak hanya lewat pengurangan jumlah perusahaan, tetapi juga peningkatan produktivitas dan profitabilitas entitas yang dipertahankan. Ia lantas menyoroti PT Pupuk Indonesia sebagai contoh bahwa efisiensi bisa berjalan seiring kenaikan laba.
Menurut Prabowo, laba bersih Pupuk Indonesia pada enam bulan pertama 2026 naik sekitar 252,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu terjadi meski pemerintah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen, yang justru diikuti peningkatan volume penyaluran.
"PT Pupuk, Direktur Utamanya luar biasa. PT Pupuk untung bersih naik 252 persen. Padahal, kita turunkan harga pupuk 20 persen. Dan dengan turun 20 persen, volume tambah, pupuk di mana-mana banyak, PT Pupuk untung 252 persen," kata Prabowo.
Selain Pupuk Indonesia, Presiden menyoroti kinerja PT Timah Tbk. Laba perusahaan tambang timah pelat merah itu pada semester I 2026 disebut mencapai sekitar Rp 2,7 triliun, atau sekitar sembilan kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025.
"PT Timah sekarang untung. Untungnya Anda mungkin tidak percaya, PT Timah itu keuntungannya sembilan kali, 900 persen," ujar Prabowo.
Prabowo mengaitkan perbaikan kinerja PT Timah dengan penertiban aktivitas pertambangan ilegal yang berjalan bersamaan. Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2026, ia juga menyebut laba PT Timah semester pertama 2026 mencapai Rp 2,7 triliun, sekitar sembilan kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Tata Kelola dan Pengawasan Direksi
Prabowo menghubungkan perbaikan kinerja sejumlah BUMN dengan pembenahan tata kelola dan penegakan aturan. Pemerintah, katanya, tidak ingin perusahaan negara menjadi tempat praktik yang merugikan keuangan negara.
Selain merestrukturisasi, pemerintah menekankan pengawasan terhadap jajaran direksi dan pengelolaan perusahaan. Prabowo menyampaikan hal itu dengan nada tegas.
"Karena direksi dan kita semua, kita tidak mau patgulipat. Kita tidak mau mencuri dari negara," tegas Prabowo.
Dengan demikian, pemerintah menghadapi dua agenda sekaligus: merampingkan perusahaan yang dianggap tidak produktif dan memperbaiki kinerja perusahaan negara yang masih punya potensi besar. Target penutupan hingga 750 BUMN dan klaim penghematan Rp 100 triliun menjadi bagian dari agenda efisiensi yang lebih luas.
Realisasi penghematan pada akhirnya bergantung pada pelaksanaan restrukturisasi, status masing-masing entitas, serta bagaimana pemerintah menghitung dan memverifikasi dampak ekonominya. Bagi publik dan pelaku pasar, dua hal yang perlu dicermati adalah daftar perusahaan yang benar-benar ditutup serta nasib karyawan dan asetnya setelah restrukturisasi berjalan.