KAI Ubah 75 Gerbong Jadi Kereta Ekonomi Kerakyatan, Tarif Bisa Rp 80.000
AURANUSANTARA.COM — PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengonversi lebih dari 75 gerbong untuk layanan kereta ekonomi kerakyatan, kelas baru di bawah ekonomi komersial dengan kapasitas 93 tempat duduk per gerbong. Okupansi kereta yang sudah berjalan menembus 155% dengan rata-rata 1.729 penumpang harian. KAI tengah mengupayakan layanan ini masuk skema subsidi Public Service Obligation (PSO) agar tarifnya turun ke kisaran Rp 80.000.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyatakan program konversi gerbong tersebut merupakan bagian dari upaya perseroan menghadirkan pilihan perjalanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat menengah. Sejak diluncurkan pada awal tahun, respons penumpang terhadap layanan ini terbilang tinggi.
"Di awal tahun kami telah meluncurkan 2 kereta yang menunjang ekonomi kerakyatan. Pertama adalah Kereta Kelas Ekonomi Kerakyatan dengan kapasitas harian 1.116 dan okupansinya luar biasa 155%. Rata-rata harian penumpang 1.729 dan total penumpang 142.566," kata Bobby dalam raker dengan Komisi V DPR RI, dikutip Sabtu (26/9/26).
Konfigurasi Tempat Duduk Diubah, dari 106 Jadi 93 per Gerbong
Pengembangan kereta ekonomi kerakyatan berkaitan dengan rencana penataan armada layanan PSO. KAI akan mengubah konfigurasi tempat duduk agar ruang yang tersedia dimanfaatkan lebih optimal, sekaligus memberikan posisi duduk yang searah dengan perjalanan kereta.
"Inisiatif dari KA Ekonomi Kerakyatan ini atas arahan dari Bapak Presiden untuk kita mulai nanti mengganti kereta-kereta PSO yang sekarang per gerbongnya 106 tempat duduk itu menjadi 93 tempat duduk dan tempat duduknya itu searah dengan arah perjalanan kereta," ujarnya.
Model baru tersebut ditempatkan sebagai kelas tersendiri di antara layanan kereta yang sudah ada. Masyarakat memiliki pilihan perjalanan yang berada di bawah kelas ekonomi komersial dari sisi tarif, tetapi tetap memiliki kapasitas penumpang yang lebih besar.
Kapasitas 93 Kursi, di Bawah Ekonomi Komersial yang 72 Kursi
"Kita coba menciptakan kelas-kelas untuk rakyat menengah jadi contohnya ekonomi kerakyatan itu di bawah ekonomi komersial. Jadi KA ekonomi komersial kalau kapasitasnya 72 ini kita bikin kapasitas 93," kata Bobby.
Salah satu layanan yang sudah berjalan adalah rute Pasar Senen-Lempuyangan. KAI mematok tarif Rp 125.000 untuk layanan tersebut dan tingkat keterisiannya disebut terus menunjukkan permintaan yang tinggi.
"Sudah berjalan jadi Pasar Senen ke Lempuyangan itu Rp 125.000 dan ini terus terang penuh," ujarnya.
Nasib KA PSO: Tetap Jalan, Malah Ditambah Subsidi
Keberadaan kereta ekonomi kerakyatan tidak berarti layanan PSO akan ditinggalkan. KAI tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar layanan baru tersebut nantinya juga dapat memperoleh dukungan subsidi pemerintah melalui skema Public Service Obligation (PSO).
"Sekarang tanpa subsidi kami sudah berkoordinasi dengan perhubungan nanti itu akan disubsidi akan PSO dan jauh lebih murah. Nanti kita hitung harusnya bisa," ujarnya.
Dengan skema tersebut, tarif yang dibayarkan penumpang berpotensi turun dari tarif komersial yang berlaku saat ini. Bobby memperkirakan tarifnya dapat berada di kisaran tarif PSO yang selama ini dinikmati masyarakat.
"Sekarang PSO ini sekitar Rp 80.000, jadi nanti (KA Ekonomi Kerakyatan) akan Rp 80.000 atau bisa di bawah itu," kata Bobby.
Ekspansi Layanan ke Lebih Banyak Rute
KAI menyiapkan ekspansi layanan tersebut dengan mengubah lebih banyak rangkaian kereta. Langkah ini menjadi bagian dari rencana perseroan untuk memperluas akses masyarakat terhadap perjalanan kereta dengan tarif yang lebih rendah.
"Kami merencanakan untuk melakukan konversi lebih dari 75 gerbong yang untuk melayani KA kerakyatan ini," kata Bobby.
Bagi penumpang, skema ini berpotensi menekan biaya perjalanan jarak menengah jika subsidi PSO benar-benar mengalir. Namun besaran tarif final masih menunggu hasil perhitungan bersama Kementerian Perhubungan.