PLN EPI Butuh 9 Juta Ton Biomassa per Tahun, Pengusaha Daerah Diundang Masuk
AURANUSANTARA.COM — PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) membuka pintu bagi pengusaha daerah untuk terlibat dalam rantai pasok biomassa, seiring kebutuhan bahan bakar co-firing yang mencapai 9 juta ton per tahun dari 52 PLTU berkapasitas total 18.154 megawatt. Langkah ini dinilai mampu menciptakan sumber ekonomi baru berbasis potensi lokal sekaligus memperkuat pasokan energi terbarukan PLN.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir menyampaikan peluang tersebut dalam Rapat Kerja Daerah DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jawa Barat di Kota Bekasi, Selasa (7/10/2026). Menurut dia, bisnis biomassa dirancang agar melibatkan sebanyak mungkin pelaku usaha lokal, bukan hanya korporasi besar.
Kebutuhan biomassa yang besar membuat PLN EPI membuka berbagai mata rantai bisnis untuk pengusaha daerah. Mulai dari pengumpulan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi ke pembangkit listrik.
Skema Sub Hub hingga Main Hub untuk Pelaku Usaha Lokal
PLN EPI menyiapkan skema berjenjang yang memungkinkan pelaku usaha berperan sebagai pengelola sub hub, hub, maupun main hub. Sumber bahan bakunya pun beragam, tidak terbatas pada serbuk gergaji dan sisa tebangan kayu.
Sekam padi, bonggol jagung, batang singkong, hingga berbagai jenis limbah lain bisa menjadi bahan baku biomassa. Rantai pasok ini juga melibatkan koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok tani, UMKM, dan mitra swasta.
"Jadi bukan hanya perusahaan besar. Koperasi, BUMDes, UMKM dan pengusaha daerah bisa masuk dalam ekosistem ini," ujar Hokkop.
Pasokan Masih Didominasi Kayu, Ruang Diversifikasi Terbuka
Sepanjang periode 2023-2026, PLN EPI mencatat realisasi penyediaan biomassa mencapai 4,77 juta ton. Lebih dari 77 persen pasokan tersebut masih berasal dari biomassa berbasis kayu.
Angka itu menunjukkan ruang diversifikasi sumber bahan baku masih sangat luas. Terutama untuk memanfaatkan residu pertanian, perkebunan, dan sampah yang selama ini belum diolah secara optimal.
Di Jawa Barat, PLN EPI tengah memetakan pemanfaatan sampah dari TPS Gedebage untuk diolah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP). Bahan bakar ini berpotensi menjadi alternatif dalam skema co-firing di sejumlah PLTU.
Jarak TPS Gedebage ke PLTU Indramayu sekitar 150 kilometer, PLTU Pelabuhan Ratu 170 km, PLTU Adipala 185 km, dan PLTU Lontar 240 km. Pemetaan jarak menjadi faktor penting karena biaya logistik menentukan keekonomian biomassa.
Pengusaha Daerah Minta Akses, Bukan Sekadar Dorongan
Ketua Umum HIPPI Erik Hidayat menilai keterlibatan pengusaha lokal membutuhkan akses dan kesempatan yang konkret. Menurutnya, pengusaha daerah tidak cukup hanya mendapat dorongan, tetapi harus diberi ruang masuk ke rantai ekonomi yang lebih besar.
"Kita nggak perlu uang, kita perlu akses, kita perlu pembinaan, kebijakan yang berpihak, program yang konkret, dan kita butuh sinergi dengan pemerintah daerah," jelas Erik.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan dunia usaha perlu mengambil peran lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada di kisaran 5,73 persen, dengan konsumsi sebagai penopang utama, disusul investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.
Pengembangan rantai pasok biomassa yang inklusif dinilai menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara sektor energi dan ekonomi daerah. Limbah yang sebelumnya menjadi persoalan lingkungan bisa diolah menjadi bahan bakar sekaligus memberi nilai tambah bagi masyarakat.
PLN EPI mendorong kolaborasi dengan pengusaha daerah, koperasi, BUMDes, UMKM, dan kelompok tani untuk membangun ekosistem bioenergi berbasis potensi lokal. Langkah ini tidak hanya mendukung transisi energi, tetapi juga membuka peluang usaha dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.