Apindo Ingatkan Risiko Investasi Tertahan akibat Gejolak Politik

AURANUSANTARA.COM — Realisasi investasi dan pembukaan lapangan kerja berisiko tersendat apabila ketidakpastian politik membuat calon investor menunda keputusan bisnis di Indonesia. Kekhawatiran pelaku usaha muncul setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden, sementara pemerintah meminta pasar tidak panik dan menyatakan akan menjaga ketahanan pasar keuangan.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai sikap menunggu calon investor dapat merugikan perekonomian ketika investasi dibutuhkan untuk menggerakkan pertumbuhan. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengingatkan bahwa kebutuhan penciptaan pekerjaan bergantung pada aktivitas usaha yang terus berjalan.

Menurut Sarman, tekanan ekonomi global sudah menambah ketidakpastian bagi dunia usaha. Kegaduhan politik di dalam negeri dapat memperbesar kekhawatiran pengusaha lokal sekaligus mengganggu pertimbangan calon investor.

Persoalannya bukan sekadar tertundanya keputusan penanaman modal. Sarman mengaitkan kelancaran kegiatan ekonomi dengan kemampuan menciptakan pekerjaan, mendongkrak daya beli, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepastian Hukum Menentukan Keputusan Investasi Jangka Panjang

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menekankan bahwa stabilitas dan kepastian hukum merupakan pertimbangan penting dalam keputusan bisnis. Keduanya menjadi perhatian terutama untuk investasi berjangka panjang.

"Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan investasi maupun rencana ekspansi," kata Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani saat dihubungi detikcom, Kamis (12/11/2026).

Peringatan Shinta menempatkan lamanya ketidakpastian sebagai risiko bagi realisasi modal dan ekspansi perusahaan. Pernyataannya menggambarkan potensi perubahan sikap investor, tanpa menyebut nilai investasi yang sudah tertunda atau rencana usaha yang dibatalkan.

Bagi pelaku usaha, kesinambungan kebijakan ekonomi juga menjadi perhatian selama proses ketatanegaraan berlangsung. Shinta berharap proses tersebut berjalan tertib, sesuai ketentuan konstitusi, serta tetap menjaga stabilitas nasional.

Agenda perbaikan iklim berusaha diharapkan tetap berjalan konsisten. Shinta juga menyoroti penguatan daya saing industri, dorongan investasi, dan penciptaan lapangan kerja sebagai pekerjaan pemerintah yang perlu terus dilaksanakan.

Kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia menjadi kepentingan bersama yang ingin dijaga pengusaha. Harapannya, perkembangan politik tidak menghambat momentum investasi maupun pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Menilai Reaksi Pasar Dapat Bersifat Sementara

Pemerintah memberikan penekanan berbeda terhadap dampak perkembangan politik. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo meminta pelaku pasar tidak bereaksi berlebihan setelah pengunduran diri Gibran.

Di kantornya, Jakarta Pusat, Dradjad mengatakan penyelesaian dinamika politik menjadi ranah parlemen. Pemerintah akan berfokus memastikan pasar modal dan pasar keuangan tetap tangguh serta berjalan baik.

Dradjad mengakui bahwa perkembangan politik dapat memicu respons pasar dalam jangka pendek. Namun, ia menilai dampaknya terhadap fundamental berbeda dari gejolak harga yang berlangsung sesaat.

"Kalau fundamental, enggak. Kalau pasar dalam 1-2 jam, 1-2 hari biasalah bereaksi. Insyaallah dengan perbaikan yang dilakukan OJK, BEI, insyaallah pasar kita akan cukup kuat untuk menghadapi dinamika politik yang ada," imbuh Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo.

Perbaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan membantu ketahanan pasar modal. Dradjad tidak merinci bentuk perbaikan tersebut dalam keterangannya.

Ia juga merujuk pengalamannya berkecimpung dalam politik sejak 2004. Menurut Dradjad, situasi politik yang ramai biasanya kembali mereda setelah beberapa waktu, sehingga pelaku pasar tidak perlu terlalu panik.

Pengusaha Minta Proses Pergantian Wapres Berjalan Stabil

Bagi Kadin, stabilitas dibutuhkan sepanjang proses pengunduran diri Gibran hingga pergantian Wakil Presiden. Sarman berharap situasi tetap aman agar aktivitas bisnis dan perekonomian tidak terganggu.

Penyelesaian secara damai dan demokratis menjadi harapan pelaku usaha. Sarman meminta pemerintah serta elite politik menjaga perilaku politik yang santun, beretika, dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Kadin menekankan bahwa besarnya dinamika politik perlu diimbangi kemampuan para pemangku kepentingan menjaga kondisi usaha. Tanpa kepastian yang memadai, calon investor berpotensi terus menunggu sementara pengusaha lokal menghadapi rasa waswas.

Pesan pengusaha berpusat pada keberlanjutan kegiatan ekonomi selama proses politik berlangsung. Investasi perlu terealisasi, perusahaan membutuhkan ruang untuk berekspansi, dan penciptaan pekerjaan harus tetap berjalan.