Piutang Subsidi Pupuk Rp14,5 T Ancam Pasokan ke Petani, Ini Duduk Perkaranya

Tunggakan subsidi pupuk pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia mencapai Rp14,565 triliun per 31 Oktober 2026.
Penulis: Sutomo
Selasa, 17 November 2026 | 10:21:01 WIB

AURANUSANTARA.COM — Pemerintah menunggak pembayaran subsidi pupuk Rp14,565 triliun kepada PT Pupuk Indonesia per 31 Oktober 2026, dengan 85,5% di antaranya berasal dari penyaluran tahun 2025. Petani penerima pupuk bersubsidi perlu mencermati perkembangan ini karena keterlambatan pembayaran membebani arus kas produsen dan berpotensi mengganggu pasokan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mengungkapkan tunggakan pembayaran subsidi pupuk pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai Rp14,565 triliun. Angka itu berdasarkan data perusahaan per 31 Oktober 2026 dan mencakup periode 2020 hingga 2026.

Sebagian besar, yakni sekitar 85,5%, merupakan tunggakan pembayaran penyaluran pupuk bersubsidi pada 2025. Temuan disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026).

Mengapa Tunggakan Ini Penting bagi Petani

Keterlambatan pembayaran membuat Pupuk Indonesia mengandalkan pinjaman dari Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menjaga kelancaran produksi dan distribusi pupuk bersubsidi. Perusahaan pun menanggung tambahan beban bunga pinjaman yang menekan arus kas.

"Walaupun ada pembayaran, mereka juga mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga, dalam hal ini Himbara. Itu ada bunga di dalamnya, tinggi juga," ujar Eko.

Menurutnya, arus kas yang sehat akan membuat produksi dan distribusi pupuk berjalan lebih baik. Sebaliknya, tunggakan yang berlarut berisiko mengganggu keberlanjutan pasokan bagi petani.

Bukan Program Bantuan Baru

Pembahasan ini bukan soal program subsidi baru atau pendaftaran penerima. Ini persoalan kewajiban pembayaran negara kepada produsen atas pupuk bersubsidi yang sudah disalurkan. Karena itu, tidak ada skema pendaftaran maupun pencairan bantuan tunai dalam perkara ini.

Eko menegaskan komisinya menginisiasi pertemuan untuk mengawal pembayaran tersebut. "Bagaimana caranya pemerintah membayarkan untuk Pupuk Indonesia," katanya.

HET Pupuk Bersubsidi Turun 20%

Di sisi lain, Eko mengapresiasi kontribusi Pupuk Indonesia mendukung program swasembada pangan nasional, termasuk kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20%. Dukungan itu, menurut dia, harus diimbangi penyelesaian kewajiban pembayaran pemerintah.

Bagi petani, penurunan HET berarti harga pupuk bersubsidi di penyalur resmi seharusnya lebih rendah. Namun, kelancaran pasokan tetap bergantung pada kondisi keuangan produsen.

Risiko Tambahan dari Selat Hormuz

Eko juga mengingatkan risiko geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah. Gangguan perdagangan melalui Selat Hormuz berpotensi menaikkan harga dan menghambat pasokan bahan baku pupuk impor seperti sulfur, batuan fosfat, dan kalium atau KCl.

Jika kenaikan harga bahan baku terjadi bersamaan dengan belum selesainya piutang subsidi, tekanan keuangan perusahaan pupuk nasional bisa membesar. "Ujung-ujungnya yang dirugikan adalah petani," tegas Eko.

Untuk mengantisipasi, ia mendorong optimalisasi bahan baku dalam negeri agar industri pupuk tidak terlalu bergantung pada impor.

Yang Perlu Dilakukan Petani

Petani yang terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi sebaiknya membeli hanya di penyalur resmi agar mendapatkan harga sesuai HET. Pastikan juga nama tercantum dalam data penerima yang ditetapkan pemerintah setempat.

Informasi mengenai jadwal penyaluran dan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah masing-masing dapat ditanyakan ke Dinas Pertanian setempat atau penyuluh pertanian. Untuk pengaduan terkait penyaluran, sampaikan melalui kanal resmi pemerintah daerah.

Waspadai pihak yang menjanjikan kelancaran pasokan atau harga khusus dengan meminta biaya. Pupuk bersubsidi disalurkan lewat mekanisme resmi, bukan melalui perantara tak jelas.

Reporter: Sutomo