AURA(DUMAI) - Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kota Dumai akui ada kesalahan adanya kesalahan dalam proses verifikasi media yang ingin menjalin kerjasama publikasi dengan pemerinta. Hal ini diketahui dari pernyataan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfotik Kota Dumai M. Saddam di kutip dari media sekilasriau.com pada senin (15/05).

Ia mengakui bahwa ada kesalahan dalam proses verifiksi tersebut dan berjanji menjadikan kesalahan tersebut sebagai pelajaran.
“saya selaku kabid meminta maaf atas kesalahan verifikasi yang masuk, semoga permasalahan ini menjadi pelajaran buat kami,” ungkapnya.

Belakangan ini, Diskominfotik Kota Dumai sedang menjadi sorotan beberapa pemilik perusahaan pers di Kota Dumai mulai dari proses verifikasi kerjasama media, anggaran kecil, serta adanya dugaan oknum tim verifikator di dinas yang menjadi pusat informasi pemerintah Kota Dumai tersebut.

Faisal Arif, salah seorang pemilik media local yang merasa kecewa lantaran sulitnya mendapat informasi terkait dengan persyaratan untuk bekerjasama dengan pemerintah Kota Dumai melalui diskominfo.

“ada satu media yang kita ajukan bekerjasama namun tidak masuk dalam Surat Keputusan (SK) yang ditandatangi oleh walikota Dumai H. Paisal SKM MARS, dan ketika kita menanyakan alasan apa dan kenapa media yang kita ajukan tidak masuk, mereka tidak bias menjawabnya, padahal ketika meminta syarat kerjasama berupa profil perusahaan dan lainnya seolah-olah akan habis masa pengajuannya,” ucap Faisal Arif.

Parahnya lagi, faisal Arif juga membeberkan beredarnya dugaan adanya permainan dalam pemberian jumlah infotorial yang sengaja diatur oleh oknum pegawai Diskominfotik Kota Dumai tersebut.
“saya rasa bukan kali pertama sorotan, namun sepertinya memang disengaja bermain demi meraup keuntungan pribadi, masalah anggaran yang relative kecil, mungkin memang anggarannya terbatas dan itulah rezeki kita. Namun harus adil pembagiannya, jangan ada tebang pilih,” tambah lelaki yang lebih akrab disapa Arif ini bernada kesal.

Arif juga menyayangkan pernyataan dari Kabid IKP disalah satu media online yang menyatakan bahwa memang ada pemberian lebih kepada perusahaan media terkait infotorial dikarenakan lebih aktif dalam meliput kegiatan pemerintah.
“apa dasar hukumnya, kalau memang harus aktif liputan kegiatan pemerintah seperti pernyataan tersebut, ini konyol. Ingat ya, anggaran tersebut bukan duit pribadi mereka, namun memang hak dari perusahaan pers apalagi media kita yang berdomisili di Kota Dumai ini,” pungkasnya.
“sebenarnya masih Banyak lagi informasi negatif tentang pengelolaan anggaran di diskominfo ini, semoga kedepan agar lebih fair dan professional,” tambahnya mengakhiri.