AURANUSANTARA - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau Indonesian Planned Parenthood Association (IPPA) didirikan pada 1957 sebagai pelopor gerakan keluarga berencana sekaligus ibu dan bidan dari BKKBN. PKBI secara konsisten memperjuangan Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) untuk perempuan, remaja, dan kelompok marjinal. PKBI beroperasi di 25 Propinsi dan 150 Cabang di Kota/Kabupaten dan memiliki 23 Klinik HKSR di 17 Propinsi, dan pada 1969 menjadi anggota International Planned Parenthood Federation (IPPF) berpusat di London, UK. 

Sejak 1970 PKBI telah menempati lahan hibah dari Gubernur Ali Sadikin di jalan Hang Jebat III/F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masalah dimulai pada awal 1990-an saat PKBI hendak membuat sertipikat berdasarkan SK Gubernur DKI No.Ad.7/2/3/70 ke Badan Pertanah Nasional (BPN). Belakangan ternyata Kementrian Kesehatan yang memiliki Surat Hak Pakai (SHP) tahun 1999 lahan Hang Jebat dari BPN.

Sengketa antara PKBI vs Kemenkes bergulir ke pengadilan sejak 2018, hingga April 2023 PKBI menggugat BPN dan Kemenkes RI atas Surat Hak Pakai (SHP) yang dimiliki Kemenkes RI. Di tengah proses peradilan, PKBI menerima tamu dan surat permintaan pengosongan lahan dari kantor Walikota Jakarta Selatan dan kantor Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes RI. Pada 23 Juni 2023 Walikota Jakarta Selatan dan mengancam akan melakukan penertiban oleh Satpol PP. Puncaknya, pada Senin, 3 Juli 2023, PKBI mendapat informasi ada tindakan eksekusi atau penggerudukan oleh Satpol PP terhadap kantor PKBI di Hang Jebat. Ini merupakan teror lanjutan dari Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes RI dan Pemkot Jaksel terhadap PKBI. Mereka berupaya mengusir PKBI dari lahan Hang Jebat secara paksa dan melalui kekerasan.  

Perampasan lahan PKBI Pusat akan berdampak pada program-program dan layanan HKSR bagi perempuan, anak, serta kelompok rentan marjinal di wilayah kerja PKBI seluruh Indonesia. Perampasan lahan kantor PKBI juga akan mengganggu operasional 23 klinik serta ratusan program kesehatan, termasuk program Humanitarian yang sedang berjalan di 25 Provinsi. 

Kami sangat mengharapkan dukungan masyarakat Indonesia, khususnya relawan dan simpatisan PKBI yang telah bekerja secara tulus profesional. Kami berharap Ibu, Bapak, Kakak, Adik, Om, Tante, dan teman-teman memberikan dukungan dengan meminta pemerintah (Menteri Kesehatan, Gubernur DKI, dan Walikota Jakarta Selatan) agar menghentikan teror, intimidasi dan upaya pengusiran paksa/penutupan kantor PKBI Nasional. 

Dukungan anda akan membantu kami melanjutkan kerja-kerja kemanusiaan PKBI dalam upaya pemenuhan hak kesehatan seksual reproduksi perempuan, remaja, dan warga yang termajinalkan. Salam Kespro PKBI!