PEKANBARU (ANC) - Reshuffle Kabinet Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Wapres Ma'aruf Amin baru-baru ini semakin memastikan, bahwa Sikap Bohong dan Tidak Konsisten justru bermula dari tataran Elite.
Buktinya, mulai periode pertama hingga periode kedua Presiden Jokowi terbukti ingkar janji. Jejak Digital tak bisa dibohong bahwa dalam beberapa kesempatan, apalagi pada saat musim kampanye.
Presiden Jokowi kerap menyampaikan, bahwa dinegeri ini pejabat tidak boleh rangkap jabatan, terutama di Kabinet yang dipimpinnya.
Namun, pada akhirnya perjalanan waktu dan intervensi dari para 'cukong' yang terbukti lebih kuat ketimbang kekuasaan yang telah didapatkan Presiden Jokowi.
Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau.
Bertempat di Gedung Menara Merah Putih, Lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Kamis (16/6/2022) Larshen Yunus memaparkan hasil dari Penelitian Tim Litbang DPD KNPI Provinsi Riau.
Bagi Larshen Yunus, para pemimpin nasional telah dengan jelas mempertontonkan bahwa mereka tidak mampu memberikan Suritauladan yang baik, jejak rekamnya sangat jelas bahwa pengaruh kepentingan kelompok lebih kuat daripada kepentingan untuk mensejahterakan rakyat.
"2024 Jangan Pilih Karakter Seperti Jokowi, Angkat Ketum Parpol Jadi Menteri, Pargabus" ungkap Ketua KNPI Riau Larshen Yunus dengan tegas.
Ketua DPD KNPI tingkat Provinsi termuda se-Indonesia itu memastikan bahwa induk organisasi kepemudaan yang dipimpinnya benar-benar sedih melihat kondisi tersebut.
Bagi Yunus, sapaan akrab Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu bahwa Republik ini sudah sangat jenuh dengan tipe pemimpin yang suka berbohong, apalagi sudah terkesan jadi hobi. Berbekal wajah yang 'dikasihani' dan dahulu suka masuk parit, ternyata rakyat kecolongan dengan semua Kamuflase tingkat tinggi tersebut.
"Coba kita perhatikan, Kabinet Presiden Jokowi periode pertama dan kedua justru terkesan gemuk. APBN habis tersedot hanya untuk gaji para pejabat. Pengaruh politis sangat kuat, hingga akhirnya hutang budi dibalas dengan kursi Wakil Menteri. Lebih 50% dari APBN Republik ini hanya dihabiskan untuk membayar gaji para pejabatnya. Wabbilkhusus untuk 'Gaji Buta' para Komisaris di BUMN. Pokoknya Wallahuallam Bissawab," sesal Yunus, yang juga Alumni FISIP Universitas Riau (UR).
Hingga berita ini diterbitkan, sudah mulai banyak masyarakat yang sadar atas kondisi tersebut, kendati memang benar, bahwa 'nasi kalau sudah jadi bubur' tak ada gunanya lagi.
Bayangkan saja, betapa sibuknya menjadi seorang Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol). Nah, di era Kabinet Presiden Jokowi ini nyatanya Pemborosan Anggaran lebih terasa dan jabatan menteri dan sejenisnya juga lagi di kamuflase.
"Ayo pemuda Riau, bersatulah dan mari menjadi 'Pelopor Agen Perubahan'. Mari kita lakukan fungsi kontrol sosial. Jangan biarkan para pejabat kita berbuat dosa dan KNPI Riau tegak lurus. KNPI Riau kembali ke Khittahnya. Ayo Revolusi Mental," ajak Larshen Yunus, sambil mengepalkan tangannya.
Terakhir, Ketua KNPI Riau itu lagi-lagi berharap, agar para pemimpin dinegeri ini secepatnya intropeksi diri dan berubah kearah yang lebih baik lagi.
"Jangan lebih suka Jadi Badut, ketimbang menjadi pribadi yang tulus, ikhlas dan tegak lurus," harap Larshen Yunus, mengakhiri pernyataan persnya. (*)