Wacana Pindah Payroll ASN ke Himbara, Analis Sebut Risiko Likuiditas BPD dan PHK
AURANUSANTARA.COM — Rencana pemindahan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke Himpunan Bank Negara (Himbara) memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas keuangan daerah. Serikat Pekerja BPD Seluruh Indonesia (SPBPDSI) menilai kebijakan ini akan menghantam tiga pilar utama bank daerah, mulai dari tenaga kerja hingga bisnis inti.
Wacana peralihan skema pembayaran gaji PNS dan PPPK tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat umum dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI pada Kamis (3/9). Perwakilan SPBPDSI, Sigit, memaparkan efek berantai yang bakal terjadi jika rencana ini dieksekusi pemerintah.
Dampak Struktural pada Dana Murah dan Kredit Daerah
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menyatakan tidak melihat urgensi ekonomi yang kuat untuk memindahkan payroll tersebut. Ia menegaskan bahwa gaji ASN merupakan sumber dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) yang stabil bagi BPD.
"Saya belum melihat urgensi ekonomi yang kuat memindahkan payroll PNS daerah dari BPD ke Himbara," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/9).
Jika dana tersebut ditarik secara masif, BPD akan mengalami penurunan CASA yang signifikan. Kondisi ini memicu kenaikan biaya dana (cost of fund), sehingga ruang penyaluran kredit ke masyarakat daerah menjadi semakin sempit. Rizal mengingatkan dampak negatifnya bisa menjalar ke sektor produktif.
"Dampaknya dapat menjalar ke ekonomi daerah. Berkurangnya dana murah berpotensi membuat kredit UMKM dan sektor produktif lebih mahal sekaligus menciptakan liquidity leakage dari daerah ke bank nasional," imbuhnya.
Tekanan Efisiensi dan Ancaman Rasionalisasi Tenaga Kerja
Serikat pekerja sebelumnya telah menjelaskan bahwa pemindahan payroll bakal menghantam langsung tiga pilar utama BPD: tenaga kerja, bisnis bank, dan perekonomian daerah. Dari sisi likuiditas, arus kas masuk yang biasanya rutin dari gaji pegawai negeri akan hilang.
Rizal juga menyoroti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi pegawai bank daerah. Meskipun risiko ini tidak terjadi seketika saat wacana diterapkan, tekanan efisiensi akan meningkat seiring penurunan kinerja bank.
"PHK massal mungkin tidak terjadi seketika, tetapi tekanan efisiensi BPD akan meningkat jika DPK, transaksi, dan kredit turun secara struktural. Risikonya adalah rasionalisasi kantor dan tenaga kerja dalam jangka menengah," kata Rizal.
Pertanyaan Dasar di Balik Kebijakan Pemindahan
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede sepakat bahwa kebijakan ini tidak memiliki urgensi yang jelas. Sebelum melakukan perubahan struktur sebesar ini, pemerintah seharusnya terlebih dahulu mengidentifikasi persoalan spesifik yang ingin diselesaikan.
Josua mempertanyakan apakah ada kegagalan pembayaran gaji, biaya transaksi yang terlalu tinggi, kelemahan pengawasan, atau masalah teknologi pada BPD yang melatarbelakangi wacana tersebut.
"Jika masalah dasarnya tidak jelas, pemindahan secara seragam justru berisiko menciptakan biaya ekonomi yang lebih besar daripada manfaat administratifnya," ujar Josua ketika dihubungi secara terpisah.