BSU 2026 untuk Pekerja Gaji di Bawah Rp 3,5 Juta, Data Masih Difinalisasi

AURANUSANTARA.COM — Pemerintah memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 menyasar pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan, dengan data calon penerima masih difinalisasi di Kementerian Ketenagakerjaan. Pekerja formal yang merasa memenuhi batas gaji tersebut perlu memahami syarat dan memantau kanal resmi, karena penetapan penerima belum rampung. Simak besaran, kriteria, dan cara cek statusnya berikut ini.

Airlangga memastikan BSU bukan untuk kelas menengah. Ia juga menegaskan acuan penerima tetap pada batas nominal gaji, termasuk bagi pekerja di daerah yang upah minimum provinsinya lebih tinggi.

"BSU kan untuk mereka yang gajinya di bawah Rp 3 sekian juta. Bukan (untuk kelas menengah)," ujar Airlangga, dikutip Selasa (10/11/2026).

Besaran Bantuan dan Cakupan Penerima

Hingga berita ini diturunkan, besaran nominal BSU 2026 per penerima belum diumumkan pemerintah. Airlangga hanya menyebut batas gaji penerima, tanpa merinci nilai bantuan, frekuensi pencairan, maupun total anggaran yang disiapkan.

Yang sudah dipastikan adalah kelompok sasarannya: pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. "Pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU. Ya sekarang datanya masih diitukan di Kemenaker," tambah Airlangga.

Di luar BSU, pemerintah menyiapkan insentif pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja bergaji maksimal Rp 10 juta per bulan. Airlangga menyebut cakupannya sekitar 13 juta pekerja sektor formal.

"Yang PPH DTP, PPH ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp 10 juta. (Pekerja) di bawah Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang," tuturnya.

Syarat Penerima BSU 2026

Kriteria yang sudah dinyatakan resmi sejauh ini baru menyangkut batas penghasilan. Pemerintah belum membeberkan syarat lain seperti kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan, status penerima bantuan lain, atau dokumen pendukung.

• Pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan menjadi sasaran utama BSU 2026.
• Airlangga menegaskan penerima adalah pekerja bergaji di bawah Rp 3 juta, bukan kelompok kelas menengah.
• Acuan penerima memakai batas nominal gaji, termasuk untuk pekerja di daerah dengan UMP tinggi seperti Jakarta.
• Syarat administratif lain belum diumumkan dan masih menunggu hasil validasi data.

Karena itu, pekerja yang merasa memenuhi batas gaji sebaiknya tidak menganggap diri otomatis sebagai penerima. Kepastian baru muncul setelah data final ditetapkan.

Cara Cek Status Penerima

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan proses finalisasi data BSU masih berjalan di Kementerian Keuangan. Validasi dan verifikasi akan dilakukan bersama BPJS Ketenagakerjaan sebelum data final ditetapkan.

"Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi nanti. Dari situ baru kita dapat nanti data finalnya seperti apa," tutur Yassierli.

Artinya, belum ada daftar penerima yang bisa dicek saat ini. Informasi resmi soal kanal pengecekan, jadwal, dan bank penyalur belum disampaikan. Pantau pengumuman Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk perkembangan terbarunya.

Jadwal Pencairan Belum Ditetapkan

Tahap, bulan pencairan, dan bank penyalur BSU 2026 belum diputuskan. Pemerintah masih berada di fase finalisasi data di Kementerian Keuangan, lalu dilanjutkan validasi dan verifikasi bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Urutan itu menentukan kapan pencairan bisa dimulai. Selama data final belum keluar, jadwal resmi juga belum bisa diumumkan.

Bedakan BSU dan Insentif PPh DTP

Dua program ini kerap tertukar. BSU berupa bantuan tunai bagi pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta. Sementara PPh 21 DTP adalah insentif pajak bagi pekerja bergaji hingga Rp 10 juta per bulan, dengan cakupan sekitar 13 juta pekerja formal.

Pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta berpotensi masuk dua-duanya, tetapi mekanismenya berbeda. BSU disalurkan sebagai bantuan, sedangkan PPh DTP mengurangi potongan pajak penghasilan.

Waspadai Penipuan dan Calo

Karena data penerima belum final, siapa pun yang mengaku bisa menjamin pencairan BSU patut dicurigai. Pemerintah menyalurkan bantuan lewat mekanisme resmi, bukan melalui perantara berbayar.

Jangan menyerahkan data pribadi, nomor rekening, atau uang kepada pihak yang mengatasnamakan Kemenaker maupun BPJS Ketenagakerjaan. Informasi resmi hanya bersumber dari kanal pemerintah, dan pengaduan bisa disampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan serta BPJS Ketenagakerjaan.