Kapolri Data Seluruh IUP, DPR: Ini Amanat Pasal 33 UUD 1945
AURANUSANTARA.COM — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan pendataan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia. Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menilai langkah itu sebagai upaya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 agar kekayaan alam dipakai untuk kemakmuran rakyat. Pendataan dinilai jadi pintu masuk penertiban tambang yang selama ini sulit dipetakan.
Pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan kembali jadi perhatian. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bertekad mendata seluruh IUP di Tanah Air, dan dorongan itu mendapat respons langsung dari DPR.
Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menyebut pendataan bukan sekadar administrasi. Menurut dia, langkah tersebut adalah cara negara memastikan aktivitas tambang berjalan sesuai amanat konstitusi.
Pijakan Pasal 33 UUD 1945
Gus Falah, sapaan akrabnya, merujuk Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
"Pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ujar Gus Falah dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Politikus itu menilai penguasaan negara atas sumber daya alam tidak boleh berhenti di norma konstitusional. Amanat tersebut harus diwujudkan lewat pengawasan dan penegakan hukum, supaya seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan.
Memetakan Pelanggaran dan Prioritas Penertiban
Pendataan seluruh IUP, menurut Gus Falah, memberi aparat dasar untuk menentukan langkah pengawasan. Dengan pemetaan menyeluruh, potensi pelanggaran bisa diidentifikasi lebih awal sehingga penanganannya tidak sporadis.
Ia menyebut langkah Kapolri merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan di Indonesia dinikmati negara.
Angka itu jadi penanda betapa besar porsi yang selama ini belum tentu kembali ke rakyat. Pendataan IUP dipandang sebagai alat ukur untuk melihat apakah kewajiban perusahaan terhadap negara sudah dipenuhi atau belum.
Negara Harus Hadir
Gus Falah mengingatkan risiko jika pengawasan lemah. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal kesejahteraan rakyat bisa berbalik menjadi sumber keuntungan kelompok tertentu.
"Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal kesejahteraan rakyat justru menjadi sumber keuntungan kelompok tertentu. Negara harus hadir dan memastikan konstitusi benar-benar berlaku untuk kepentingan rakyat," kata Gus Falah.
Pernyataan itu menempatkan penertiban IUP bukan sebagai perkara teknis perizinan semata. Ada dimensi keadilan sosial yang melekat: seberapa besar nilai tambah tambang yang benar-benar kembali ke kas negara dan dirasakan masyarakat sekitar wilayah tambang.
Bagi pelaku usaha, pendataan menyeluruh berarti ruang gerak izin yang tidak sesuai ketentuan makin sempit. Bagi daerah, pemetaan ini berpotensi memperjelas dasar bagi bagi hasil dan pengawasan lingkungan di wilayah yang selama ini luput dari pemeriksaan.
Langkah Kapolri kini menunggu pembuktian di lapangan. Kualitas data IUP akan menentukan apakah penertiban berjalan terarah atau berhenti sebagai wacana, di tengah tuntutan agar 70 persen hasil tambang benar-benar masuk ke kantong negara.