AURANUSANTARA.COM — Kementerian ESDM memastikan tidak ada aktivitas pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, meski wilayah perairan sekitarnya masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan lewat Keputusan Menteri Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Penegasan itu sekaligus menjawab kekhawatiran publik bahwa penetapan WUP membuka jalan eksploitasi di situs warisan dunia UNESCO tersebut.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak akan tersentuh aktivitas tambang. Kepastian itu menyusul terbitnya Keputusan Menteri Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026.
Keputusan tersebut sempat memunculkan tanya jawab di ruang publik karena memuat wilayah perairan di sekitar TNUK sebagai bagian dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Pemerintah provinsi dan kementerian kini angkat bicara, menegaskan status konservasi kawasan itu tidak berubah.
Status Konservasi Ujung Kulon Tidak Berubah
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy menjelaskan, TNUK merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO yang ditetapkan pada 1991. Pemanfaatan ruang wilayahnya tunduk pada ketentuan kawasan konservasi, bukan rezim pertambangan.
Dasar hukumnya ada di Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten. Wilayah darat maupun laut TNUK ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang melarang pemanfaatan ruang untuk pertambangan.
"Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," ujar Ari saat dihubungi, Selasa (17/11/2026).
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan hal senada. Sampai sekarang tidak ada satu pun izin tambang yang terbit di wilayah perairan TNUK maupun di dalam kawasan taman nasional itu sendiri.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," kata Dwi Anggia dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11).
WUP Bukan Izin, Ini Tahapan yang Harus Dilalui
Dwi Anggia memaparkan, penetapan WUP adalah bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Status itu bukan izin maupun persetujuan untuk menambang.
Untuk bisa beroperasi, suatu wilayah harus lebih dulu ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Penetapannya diberikan kepada badan usaha melalui lelang atau mekanisme pemberian prioritas sesuai ketentuan.
Setelah mengantongi WIUP, badan usaha masih wajib memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP). Seluruh proses itu harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Persyaratannya mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan. "Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Anggia.
Usulan Banten Sejak 2013 dan Jejak Kepmen Sebelumnya
Penetapan WUP di perairan laut sekitar TNUK bukan hal baru. Dwi Anggia menuturkan prosesnya berjalan sejak 2013, ketika Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan termasuk WUP di perairan laut Banten.
Usulan itu sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Pemerintah Provinsi Banten kemudian mengajukan kembali melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015.
Sejak itu, sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP. Usulan tersebut tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Menurut Anggia, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 hanya mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Bagi warga sekitar TNUK dan pegiat konservasi, penegasan ini menjadi pegangan bahwa status kawasan lindung tetap utuh. Bagi pelaku usaha, jalur perizinan tambang di Banten tetap harus melewati seluruh tahapan WIUP, IUP, dan persetujuan lingkungan sebelum aktivitas apa pun dimulai.