Pencarian

Bareskrim Usut TPPU BBM Subsidi Sulsel, Kerugian Negara Rp67,9 Miliar

Rabu, 18 November 2026 • 10:21:01 WIB
Bareskrim Usut TPPU BBM Subsidi Sulsel, Kerugian Negara Rp67,9 Miliar
Penyidik Bareskrim Polri mengusut dugaan TPPU dalam kasus penyalahgunaan BBM subsidi di Sulawesi Selatan.

AURANUSANTARA.COM — Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mulai mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi di Sulawesi Selatan. Penyidik akan menelusuri aliran dana dan aset para pihak yang menikmati hasil kejahatan, dengan potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp67,9 miliar.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Suhasto menyatakan potensi kerugian keuangan negara dari kasus ini mencapai Rp67,9 miliar. Angka itu menjadi dasar penyidik menelusuri tidak hanya pelaku lapangan, tetapi juga pihak yang menikmati aliran uangnya.

Dari Mana Kasus BBM Subsidi Sulsel Bermula

Polda Sulawesi Selatan lebih dulu membongkar dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi jenis biosolar melalui jalur laut. Barang bukti yang disita sebanyak 120.000 liter atau 120 kiloliter.

Modusnya berupa pengoperan BBM subsidi dengan metode ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar. Dari temuan itu, penyidik daerah menyerahkan pengembangan perkara ke Bareskrim untuk mendalami aspek pencucian uangnya.

Aliran Dana dan Aset Jadi Sasaran Penelusuran

Suhasto menjelaskan penyidik akan menelusuri aliran dana pihak-pihak yang menerima maupun menikmati hasil kejahatan, termasuk aset yang berasal dari pencucian uang. Prinsip follow the money dan follow the asset diterapkan dalam pengusutan.

"Jadi, akan kami tracing (lacak), uangnya ke mana saja. Kalau memang uangnya sudah tidak ada dan sudah dialihkan ke aset, akan kami telusuri juga asetnya di mana saja," kata Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/11).

Untuk memperkuat penelusuran, penyidik mengoptimalkan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga itu berperan menelusuri transaksi keuangan dan aset yang diduga terkait jaringan penyalahgunaan BBM subsidi.

Mengapa Kasus Ini Penting bagi Konsumen BBM Subsidi

Penyalahgunaan biosolar bersubsidi mengurangi kuota yang seharusnya dinikmati kelompok sasaran, seperti angkutan umum, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Praktik pengoperan di laut juga membuat volume BBM subsidi sulit diawasi karena keluar dari jalur distribusi resmi.

Kerugian negara Rp67,9 miliar menggambarkan besarnya nilai subsidi yang bocor ke pihak yang tidak berhak. Penelusuran aset menjadi kunci agar uang negara yang telah dinikmati pelaku bisa dipulihkan, bukan hanya berhenti pada penetapan tersangka.

Status Penanganan dan Langkah Berikutnya

Bareskrim belum merinci jumlah tersangka maupun pihak yang akan dipanggil dalam pengusutan TPPU. Yang ditegaskan, laporan dari Polda Sulsel diterima dan akan didalami oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus.

Penyidik juga belum menyampaikan jadwal pemeriksaan lanjutan atau perkiraan waktu penyelesaian perkara. Informasi perkembangan kasus dapat diakses melalui kanal resmi Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan.

Waspadai Modus Serupa di Lapangan

Masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi, seperti penjualan biosolar di luar peruntukan atau pengoperan antarkapal tanpa izin, dapat melaporkannya ke kepolisian terdekat. Laporkan disertai bukti lokasi dan waktu kejadian agar bisa ditindaklanjuti.

Hindari transaksi BBM subsidi dari penjual tidak resmi. Selain berisiko hukum, pembeli ikut menikmati barang hasil kejahatan yang merugikan keuangan negara dan mengurangi pasokan bagi kelompok yang berhak menerima subsidi.

Sumber: makassar.antaranews.com

Follow auranusantara.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks