APHR Demo PT. EUP, Kehadiran Ujang DPRD Di Pertanyakan

DUMAI (ANC) - PT. Energi Unggul Persada pada Senin (22/03/2021) digeruduk ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Hak Rakyat (APHR).

Aksi Demo Ratusan Massa ini akibat diduga adanya penyerobotan lahan milik ahli waris Zailani Bin H.Abdul Aziz. Dan aksi ini di jaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI serta Security PT.EUP di pintu masuk perusahaan ini. 

Aksi Demo ratusan massa ini berlangsung lebih kurang 3 jam dan berlangsung damai. Ditengah orasi massa sempat mulai ribut mulut akan menggembok pintu pagar PT.EUP akibat pihak Management PT.EUP tidak mau menemui massa tersebut.

Namun aksi penggembokan tidak terjadi dikarenakan pihak Management PT.EUP hendak menemui ratusan massa tersebut. Kemudian orasi massa menolak jika hanya perwakilan massa yang masuk kekantor perusahaan guna berdiskusi kepada pihak Management. Massa ingin pihak Management PT.EUP yang menemui mereka.

Alhasil diskusi alot antar perwakilan Management inipun dipenuhi oleh pihak Management PT.EUP.

Tak lama kemudian tampak wajah Manager PT.EUP yang disebut Hendra dikawal oleh aparat kepolisian dan TNI serta Security menghampiri ratusan massa dengan jarak 20 meter dari kerumunan massa dan terhalang oleh palang besi pintu masuk PT.EUP.

Dalam penyampaian Hendra, bahwa pihaknya membantah jika menguasai dan membeli lahan perkuburan (Tanah Wakaf). Dan pihaknya akan memagari areal tanah wakaf tersebut dibuat dengan bagus, agar ahli waris almarhum bisa berziarah.

Dari pantauan awak media dilapangan, terjadi perdebatan antara Hendra dengan ahli waris Zailani Bin H.Abdul Aziz. Sebab Hendra mengatakan di hadapan massa, persoalan dugaan penyerobotan lahan milik ahli waris tersebut selesaikan saja ke jalur hukum. 

Setelah mendengar penyampaian Hendra tersebut, situasi massa mulai memanas. Sebab jika persoalan lahan milik ahli waris di selesaikan ke jalur hukum, maka massa meminta PT. EUP ditutup sementara, dengan alasan persoalan tersebut masih berstatus QUO. Jika persoalan ini sudah diputuskan pengadilan, barulah dibuka kembali.

Saat massa melakukan orasi, keteganganpun terjadi kembali saat munculnya sosok Bujang Anggota DPRD Kota Dumai. Yang mana Bujang mencoba memberikan penjelasan dan ingin menengahi masalah tersebut, namun celetukan Bujang dianggap menyinggung massa. 

Bujang mengatakan, orasi silahkan saja, yang punya hak suara itu pak Jailani dan ahli warisnya.

"Jangan banyak jadi tukang kompor dari pada tukang air, jika tidak tahu pokok permasalahan nya jangan jadi tukang kompor,” cetusnya.

Celetukan Bujang Anggota DPRD ini ditanggapi Ketua APHR Edi Zulfan, bahwa kita mempertanyakan kehadiran Bujang Anggota DPRD yang terhormat tersebut berkapasitas sebagai apa. 

"Memang Bujang adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dumai, namun bahasa yang dilontarkannya adalah bahasa yang tidak berpihak kepada masyarakat," ungkap Edi Zulfan kepada awak media. 

"Perlu kami sampaikan kepada dewan yang terhormat tersebut, bahwa status Quo adalah yang mutlak, karena PT.EUP diduga sudah menyalahi dokumen. Kita punya bukti dan fakta berdasarkan surat yang mereka miliki," imbuhnya.

Menurut Edi Zulfan didampingi Ketua Komite Pengawas Aset (KPA) Dumai Ahmad Maritulius mengatakan, Celetukan Ujang Anggota DPRD Dumai tersebut membuat kemarahan peserta aksi demo.

"Seolah olah kita tidak mengetahui pokok permasalahan perusahan PT.EUP tersebut. Dan kami menilai Ujang ini terkesan mau jadi pahlawan kesiangan PT.EUP," cetus Edi Zulfan Ketua APHR.

"Jadilah wakil rakyat yang bijak. Berdasarkan keputusan Aliansi Perjuangan Hak Rakyat (APHR) kita meminta Anggota Dewan tersebut mundur dari Anggota Dewan nya." tegas Edi Zulfan lagi. 

Edi Zulfan Juga menyampaikan kepada awak media akan melaporkan Ujang ke dewan kehormatan DPRD Kota Dumai, karena kita anggap perkataan beliau bukanlah seorang anggota DPRD

Dalam Pantauan awak media kemaren seorang pemuda Tedi Candra melepaskan kata amarah kepada Ujang Anggota DPRD Dumai menyampaikan,"Kalian digaji dengan uang rakyat." celetuk Tadi.(Tim)