H Johannes MP Tetelepta Bertemu Dan Berdiskusi Dengan 20 Pedagang Kuliner Bukit Gelanggang

DUMAI (ANC) - H. Johannes MP Tetelepta, SH. MM yang akrap disapa "Aci" seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra bertemu dan berdiskusi dengan 20 Pedagang Kuliner Bukit Gelanggang terkait rencana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Diskopar) Kota Dumai merelokasi pedagang ke dalam 30 kios kuliner yang sudah dibangun oleh Pemerintah.

Diskusi ini terjadi karena adanya keluhan dari 20 pedagang kuliner kaki lima Bukit Gelanggang dalam hal pembayaran kios dan peruntukkan kios yang sampai saat ini menjadi masalah bagi pedagang kuliner kaki lima Bukit Gelanggang Kota Dumai. Sabtu, (29/01/2022).

Disini Aci merasa bahagia dan terhormat karena telah diundang oleh pedagang untuk dapat mendengarkan secara langsung keluhan dan harapan-harapan dari para pedagang. Beliau kembali menegaskan, bahwa kios yang di bangun Pemerintah di prioritaskan bagi pedagang kuliner kaki lima, bukan untuk pedagang luar Taman Bukit Gelanggang.

"Namun demikian, Saya akan langsung berkoordinasi dengan BPKAD untuk membantu meringankan masalah pembayaran dan juga Saya akan berkoordinasi langsung kepada PLT Kepala Diskopar agar memprioritaskan pedagang kuliner kaki limaTaman Bukit Gelanggang untuk dapat menempati 30 kios yang sudah dibangun," ucap Aci.

"Supaya kedepannya masalah ini jangan di anggap remeh dan juga jangan sampai ada pedagang yang justru mendapatkan kios lebih dari satu sehingga pedagang lainnya tidak dapat bagian kios dan juga jangan sampai ada pedagang luar Taman Bukit Gelanggang yang menempati 30 kios yang sudah di bangun," pungkas Johannes Tetelepta atau yang sering di sapa Aci.

Ditempat yang sama, Ketua Perkumpulan Pedagang Kaki Lima dan Permainan Kota Dumai yang juga merupakan pemuda setempat Eben Haezer merasa kecewa atas Pemerintah yang terlihat seperti di intervensi oleh pihak atau oknum tertentu, seolah Pemerintah tidak memperhatikan pedagang kecil.

"Apa urgensi nya Pemerintah Kota Dumai harus memaksakan pedagang membayar sewa kios secara kontan, jika pedagang sendiri tidak sanggup. Kita sudah berusaha berkomunikasi dengan melakukan audiensi kepada Kepala Diskopar sebanyak tiga kali, namun beliau selalu mendisposisikan kepada bawahannya sehingga keputusan tidak bisa dibuat," ungkap Eben.

Namun pedagang sudah merasa lega dengan hadirnya Bang Aci siang hari ini yang sebenarnya sudah berkomunikasi dengan pedagang melalui handphone serta langsung membawa aspirasi kami dari "Minggu Lalu" kepada Pak Walikota, BPKAD dan Diskopar, Jadi jangan sampai ada pihak yang mencari panggung ketika masalah ini sudah mulai selesai. 

"Kami berterima kasih karena  Pak Wali langsung merespon cepat aspirasi kami para pedagang, sementara pedagang sendiri tidak keberatan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, dan berharap Pemerintah bisa membuat regulasi pembayaran sewa kios yang berpihak pada pedagang kecil, mengingat pendapatan pedagang belum maksimal dikarenakan masih harus mengikuti prokes dan jam operasional mereka terbatas, jangan sampai ada pihak atau oknum tertentu yang mengintervensi Pemerintah," tutup Eben mengakhiri.