Lingkar Pemuda Pemudi Dumai Gelar Aksi Mimbar Bebas Di Taman Bukit Gelanggang

AURA(DUMAI) - Lingkar Pemuda Pemudi Dumai (LPPD) menggelar aksi mimbar bebas di Taman Bukit Gelanggang Dumai pada Sabtu, 7 Juni 2025. Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah Kota Dumai yang dianggap tidak responsif terhadap berbagai isu di kota ini. Dalam aksi yang dihadiri oleh pihak Kepolisian, Satpol PP dan ratusan warga Dumai yang ada di Taman Bukit Gelanggang Dumai,  LPPD menegaskan sikap tegas terhadap berbagai permasalahan yang ada, dari hiburan malam yang meresahkan hingga pengawasan barang ilegal.

Ketua Umum LPPD, Agung Gumilang, dalam orasinya mengungkapkan kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai tidak menepati janji-janji yang telah disampaikan saat kampanye Pilkada. Agung menyebutkan bahwa kebijakan yang dijanjikan oleh Wali Kota Paisal hingga saat ini belum terealisasi, bahkan terdapat penurunan kualitas di berbagai sektor.

"Saya menilai pemerintah Kota Dumai telah tutup mata terhadap banyak hal. Hiburan malam dan gelanggang permainan (gelper) malah semakin berkembang. Ini jelas tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Satpol PP harus lebih tegas dalam menertibkan tempat-tempat yang berpotensi merusak generasi muda kita, Jika pemerintah dan dinas terkait tidak bisa menertibkan nya maka kami pemuda pemudi kota dumai siap. Kami tidak mau tanah melayu dumai ini menjadi tanah haram ujar Agung.

Agung juga menyoroti persoalan terkait Bea Cukai yang dianggap tidak serius dalam pengawasan barang ilegal. Banyak barang terlarang masuk ke Kota Dumai tanpa ada penindakan yang jelas. "Bagaimana bisa hal ini terjadi? Apakah ini karena kelalaian atau ada kepentingan pribadi di baliknya?" tandas Agung.

Tidak hanya itu, LPPD juga menyerukan transparansi dari Dinas Kesehatan terkait pengelolaan limbah rumah sakit. Isu pembakaran limbah yang seharusnya ditimbun menjadi perhatian serius. Agung mengingatkan, "Jangan sampai limbah rumah sakit ini dibakar, karena polusi yang ditimbulkan bisa berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat Dumai. Kami minta pemerintah untuk lebih transparan dalam hal ini."

Poin lain yang disampaikan Agung adalah masalah rendahnya kualitas pendidikan, dan sulitnya masyarakat menemukan pekerjaan layak di Kota Dumai. "Kami meminta pemerintah untuk lebih turun ke lapangan, mendengarkan langsung keluhan masyarakat. Banyak warga yang bekerja, tapi gajinya jauh dari harapan. Oleh karena itu, kami meminta agar Pemerintah Kota Dumai membentuk Satgas UMK untuk memastikan perusahaan memberikan upah yang sesuai dengan UMK Kota Dumai," tambahnya.

Agung juga menambahkan,  betapa berserak nya administrasi untuk beasiswa di kota dumai, transfaransi pun tidak. Banyak nya anak daerah yang punya potensi jadi tidak bisa melangkah lebih maju karna ketidaksiapan pemerintah kota dumai untuk mensupport.

Agung juga mengingatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Dumai untuk lebih memperhatikan keselamatan kerja dan penerapan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja). "Nyawa bukan mainan. Perusahaan harus lebih peduli terhadap keselamatan pekerjanya," tegasnya.

Dalam hal ketenagakerjaan, Agung meminta agar tenaga kerja lokal lebih diperhatikan. Ia menilai bahwa perusahaan-perusahaan di Dumai saat ini lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah ketimbang pemuda pemudi daerah sendiri. "Kami mendesak pemerintah untuk memastikan agar komposisi tenaga kerja lokal lebih dominan, sesuai dengan data yang ada, yakni 70% pekerja lokal dan 30% pekerja luar."

Aksi mimbar bebas yang berlangsung damai ini diakhiri dengan pernyataan tegas dari Agung. "Kami, Lingkar Pemuda Pemudi Dumai, adalah satu. Jika ada 1000 orang yang menyatakan kebenaran, kami ada di dalamnya. Jika ada 100 orang yang menyatakan kebenaran, kami ada di situ. Jika ada 10 orang yang menyuarakan kebenaran, kami ada di bagian itu. Dan jika hanya ada satu orang yang menyatakan kebenaran, kami lah orang itu," tutup Agung dengan semangat membara.

Aksi mimbar bebas ini menjadi langkah awal bagi LPPD untuk terus mengawal isu-isu penting yang berkembang di Kota Dumai. LPPD berjanji akan menyurati satu per satu dinas-dinas dan perusahaan yang terlibat dalam isu-isu yang mereka angkat, serta terus menuntut tindakan konkret dari pemerintah dan pihak terkait.