Puan Akui DPR Perlu Berbenah di HUT ke-81, Kritik Bukan Jarak dengan Rakyat

AURANUSANTARA.COM — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI tidak diisi dengan selebrasi semata. Dalam pidato yang dirangkaikan dengan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026, Puan Maharani mengakui lembaganya masih memiliki banyak pekerjaan rumah.

“DPR RI juga menyadari bahwa masih terdapat banyak ruang untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta diplomasi parlemen,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Pengakuan itu disampaikan di hadapan anggota dewan. Puan menyebut keempat fungsi utama DPR itu memerlukan perhatian serius, tanpa merinci program perbaikan yang sudah maupun akan dijalankan.

Empat Fungsi yang Masih Perlu Dibenahi

Puan menyebut ruang perbaikan itu terbentang di fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi parlemen. Keempatnya menjadi pilar kerja DPR sepanjang tahun sidang lalu.

- Fungsi legislasi: pembentukan undang-undang. - Fungsi anggaran: pembahasan dan penetapan APBN. - Fungsi pengawasan: kontrol terhadap jalannya pemerintahan. - Fungsi diplomasi parlemen: kerja sama antarparlemen, termasuk dengan lembaga internasional.

Meski tidak memaparkan capaian spesifik, pernyataan yang mengawali laporan kinerja itu dianggap sebagai pengakuan eksplisit atas keterbatasan lembaga. “Kami, DPR RI, akan menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai pendorong untuk memperbaiki diri dan bertransformasi secara lebih baik dalam memenuhi harapan rakyat,” ujarnya.

Kritik: Bukan Jarak, tapi Jembatan Demokrasi

Puan tak memandang kritik masyarakat sebagai ancaman. Ia justru membalik narasi: kritik adalah mekanisme yang menjaga parlemen tetap berpijak pada realitas sosial.

“Kritik tidak semestinya dipandang sebagai jarak antara rakyat dan DPR, melainkan sebagai bagian dari hubungan demokratis yang menjaga DPR RI tetap dekat dengan aspirasi dan kenyataan hidup rakyat,” jelas Puan.

Ia menambahkan, DPR terbuka terhadap masukan dari berbagai kalangan. Pernyataan ini muncul di tengah kerapnya kecaman publik terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada warga biasa.

Kepercayaan Rakyat: Bukan dari Kata-kata, Tapi Konsistensi

Di bagian selanjutnya, Puan menyoroti soal legitimasi. Menurutnya, kepercayaan publik tidak bisa dibangun melalui retorika belaka.

“DPR RI memahami bahwa kepercayaan rakyat tidak tumbuh hanya dari apa yang disampaikan melalui kata-kata, tetapi terutama dari konsistensi antara aspirasi yang didengar; kebijakan yang diambil; dan manfaat yang dapat dirasakan oleh rakyat,” tuturnya.

Kalimat itu menjadi semacam janji baru di tengah laporan tahunan. Tidak ada detail kebijakan yang dijanjikan, namun ia menekankan pentingnya membuktikan kerja, bukan janji.

Usia 81: Momentum Berbenah, Bukan Titik Akhir

Menutup pidato, Puan menegaskan usia lembaga yang delapan dekade lebih bukan akhir perjalanan. Ia mengeklaim HUT ke-81 menjadi momentum untuk memperkuat pengabdian dan menyempurnakan demokrasi.

“Delapan puluh satu tahun DPR RI bukanlah titik akhir sebuah perjalanan. Tetapi merupakan momentum untuk memperkuat pengabdian, berbenah diri, memperkuat kepercayaan rakyat, dan terus menyempurnakan demokrasi Indonesia,” kata Puan.

Peringatan HUT DPR kali ini sekaligus menjadi ajang evaluasi internal. Sampai jumpa di tahun berikutnya, publik akan menilai apakah pengakuan ini berlanjut menjadi aksi atau sekadar pidato tahunan.