DPC SBSI Kota Dumai Pertanyakan Kekosongan Mediator Yang Ada Di Disnakertrans

DUMAI (ANC) - Pandangan seorang Aktifis Buruh yaitu Ketua Konsolidasi DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Dumai Ismunandar terhadap adanya kekosongan Mediator Hubungan Industrial di Disnakertrans Kota Dumai. Rabu, (09/02/2022).

Pasca perubahan struktural di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai per tanggal 31 Desember 2021, maka ada kekosongan secara hukum di tubuh Disnakertrans Kota Dumai karena tidak adanya penunjukan khusus  untuk tugas fungsional di bidang mediator yang mempunyai legitimasi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Selama ini tugas mediator Disnakertrans Dumai dilaksanakan oleh pak Irwan, SOS dan pak Muhammad Fadli, SH yang punya legitimasi dari Kementerian Tenaga Kerja, tetapi dengan adanya perubahan struktur organisasi di tubuh Disnakertrans Kota Dumai maka beliau berdua sampai saat ini belum ada surat penunjukan khusus dari kementerian tenaga kerja atas usulan walikota dumai untuk menjadi tugas fungsional sebagai mediator Disnaker Dumai seperti yang tertuang di Kepmen 92 tahun 2004 tentang pengangkatan pemberhentian mediator dan tata cara kerja mediator.

Kita sangat menyayang hal ini bisa terjadi karena sangat merugikan buruh untuk memperjuangkan hak nya di jalur Perselisihan Hubungan Industrial.

Saya saran ke pemerintah Kota Dumai khusus untuk Walikota Dumai harus lebih teliti dan bijaksana dalam mengambil segala tindakan dan keputusan agar tidak merugikan kami yang ingin memperjuangkan nasib Buruh.
 
Walikota Dumai sebagai yang di amanahkan untuk memimpin masyarakat dengan harapan bisa lebih memudahkan urusan masyarakat bukan menyulitkan urusan masyarakat dumai terutama urusan di Bidang Ketenagakerjaan.

Namun sayangnya, Kepala Disnakertrans Kota Dumai Satrio Wibowo saat dikonfirmasi via WhatsApp terkait permasalahan ini, sampai berita ini diterbitkan, tidak ada memberikan jawaban maupun bantahan akan permasalahan ini.