Terkait Pengeroyokan Dan Penganiayaan Oleh Sekurity PT. RUJ,Edison Anggota DPRD Kota Dumai Ikut Soroti Sikap Arogansi Yang Terjadi

AURA (DUMAI) - Viralnya video dan pemberitaan dari media massa terhadap aksi kekerasaan yang dilakukan oleh security PT Ruas Utama Jaya (RUJ) terhadap  Datuk Amin "Sebagai wakil ketua DPD, Lembaga Laskar Pagar Nergri LLPN)mendapat gelar  Datuk Penangkal Pemangku Temenggung Muda, juga mendapat perhatian khusus dari Anggota DPRD Dumai Edison, SH. 

Edison menyoroti terkait peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh security PT RUJ beberapa hari yang lalu. Kejadian tersebut bermula dari sengketa lahan milik masyarakat yang diduga diserobot oleh PT RUJ di Rt 18 Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.   

"Setiap permasalahan ada solusinya, stop sikap arogan itu, jangan biasa menggunakan kekerasan," ujar Edison dengan tegas kepada awak media ini, Minggu (04/09/2022).

Edison juga menambahkan pemerintah Kota Dumai, dalam hal ini pihak kelurahan dan kecamatan harus cepat tanggap mengatasi permasalahan ini agar jangan berlarut-larut sehingga dikhawatirkan akan menjadi bom waktu yang dapat menyebabkan konflik permasalahan lahan ini semakin meruncing dan meluas.

"Ini berbahaya kalau dibiarkan berlarut-larut, keamanan dan kenyamanan masyarakat menjadi taruhannya," tutur Edison. 

Edison yang juga merupakan pengurus LAMR Kota Dumai bidang hukum akan mengawal kasus ini. "Pengeroyokan yang dilakukan oleh security PT RUJ terhadap Datuk Amin ini jelas mencoba mencoreng marwah LAMR, ini tidak bisa dibiarkan dan harus diproses hukum agar tidak ada lagi tindakan arogansi kesewenang-wenangan perusahaan yang ada di Kota Dumai terhadap masyarakat," tutup Edison.

Sementara itu, seperti dikutip dari kupasberita.com bahwa pihak Kecamatan Sungai Sembilan telah berupaya melakukan mediasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat namun dari pihak PT RUJ tidak satupun yang hadir. Humas PT RUJ, Zulkarnain saat dihubungi menyampaikan perusahaan tidak ingin lagi membahas masalah kepemilikan lahan yang saat ini diklaim warga sebagai hak mereka. Pasalnya, persoalan itu sudah dilaporkan ke Polda Riau dan perusahaan masih menunggu hasilnya.