Kejati NTT Selidiki Proyek Rumah Eks Pejuang Timtim, Dalami Peran Pejabat Negara

JAKARTA — Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) menggandeng tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menguji kualitas bangunan sekaligus menghitung potensi kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan penyimpangan proyek pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Kasus ini bermula dari temuan kerusakan pada sejumlah rumah yang dibangun bagi eks pejuang Timtim, sebagian bahkan dilaporkan ambruk sebelum diserahterimakan kepada penerima manfaat. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTT Ridwan Sujana Angsar mengatakan Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan menemukan sedikitnya 54 rumah rusak hingga ambruk.

"Informasi dari Irjen, kerusakan ada 54 rumah yang ambrol," ujar Ridwan, Rabu (4/6/2025).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT mengatakan perkara senilai sekitar Rp400 miliar itu masih berada pada tahap penyelidikan.

"Kasusnya masih penyelidikan. Masih didalami adanya potensi pidana dalam perkara tersebut," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT.

Penyelidikan turut mendalami kemungkinan keterlibatan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti dalam proyek yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2022-2024 tersebut. Diana sebelumnya telah diperiksa Kejaksaan Agung, meski penanganan perkaranya tetap berada di Kejati NTT.

"Terkait peran Wamen PU masih didalami. Dimungkinkan untuk dipanggil kembali tergantung kebutuhan penyidik nantinya," ujarnya.

Kejati NTT juga telah meminta keterangan lebih dari 20 saksi yang berkaitan dengan proyek yang dikerjakan tiga badan usaha milik negara — PT Brantas Abipraya, PT Nindya Karya, dan PT Adhi Karya. Perkara ini turut mendapat perhatian Komisi Kejaksaan RI, yang pada Juli 2025 meninjau lokasi pembangunan dan meminta Kejati NTT mengusut dugaan penyimpangan secara profesional, transparan, dan tuntas.

Sampai saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. Kejati NTT masih menunggu hasil kajian teknis dari ITB sebelum menentukan kelanjutan penanganan perkara.

Sumber: rmol.id