Gerah Dibongkar, Mafia Infrastruktur Diduga Balas Serang Menteri PU Dody Hanggodo

JAKARTA - Rentetan isu miring seputar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dinilai berkelindan dengan langkah pembenahan birokrasi yang sedang dijalankannya di internal kementerian. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menduga isu-isu tersebut merupakan bentuk serangan balik dari kelompok yang merasa kepentingannya terganggu.

Menurut Trubus, volume pemberitaan tentang Dody belakangan tergolong sangat tinggi, dan sebagian di antaranya bercampur dengan informasi yang belum bisa diverifikasi. Ia menilai kondisi itu memperkuat dugaan adanya perlawanan terhadap kebijakan pembenahan Kementerian PU.

"Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho," ujar Trubus saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Sejumlah isu yang belakangan mengaitkan nama Dody antara lain soal rencana perjalanan dinas ke luar negeri, penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, sampai mutasi pegawai. Dody bersama Kementerian PU sudah membantah dan mengklarifikasi berbagai tudingan tersebut.

Trubus menduga serangan itu bisa jadi berasal dari pihak yang selama ini leluasa mengambil keuntungan dari proyek infrastruktur. Ruang gerak kelompok itu dinilai mulai menyempit sejak Dody memperketat pengawasan sekaligus merotasi sejumlah pejabat.

"Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas)," ungkapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan dugaan adanya serangan balik itu masih perlu dibuktikan lebih lanjut, sebab belum ada temuan resmi yang memastikan seluruh isu terhadap Dody digerakkan oleh jaringan atau kelompok yang sama.

Diduga Ada Perlawanan dari Internal Kementerian

Trubus menduga sebagian isu yang beredar digerakkan oleh orang-orang lama di lingkungan Kementerian PU, sejalan dengan langkah Dody membenahi kedisiplinan serta merombak susunan pejabat dan pegawai.

Salah satu persoalan yang jadi perhatian adalah indikasi keterlibatan pegawai dalam transaksi judi daring, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu," tegasnya.

Perombakan, menurut Trubus, semestinya juga menjangkau pejabat yang telah lama menduduki posisi tertentu. Rotasi dinilai penting agar mata rantai kepentingan yang terbentuk akibat terlalu lamanya seseorang menguasai jabatan bisa diputus.

"(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu," tuturnya.

"Iya, (pegawai lama) itu kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu," tambah dia.

Trubus menilai pejabat yang bertahun-tahun tak pernah dirotasi menjadi pihak yang paling mungkin dirugikan, terutama bila posisi tersebut berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ataupun pengawasan proyek infrastruktur.

Ia mencontohkan persoalan yang belakangan mencuat pada proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ, seraya menegaskan dugaan penyimpangan semacam itu mesti dicegah agar tidak terulang di era kepemimpinan Dody.

Dari Pejabat sampai Broker Proyek

Trubus mengingatkan bahwa perombakan birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan menteri semata. Dody dinilai perlu membentuk tim khusus guna memeriksa dugaan penyimpangan secara menyeluruh sampai ke unit kerja paling bawah.

"Karena apa? Karena dia seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh," jelas Trubus.

Tim tersebut diperlukan agar rotasi dan penindakan pegawai tidak sekadar berlandaskan dugaan, melainkan bertumpu pada hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembentukan tim khusus itu juga bisa dimanfaatkan untuk menelusuri pola pengadaan dan pelaksanaan proyek, mencakup pola pemenang tender berulang, keterkaitan antarperusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, hingga kesesuaian kualitas pekerjaan.

Trubus menilai mafia infrastruktur pada umumnya tidak bekerja sendirian, melainkan mempertahankan pengaruh lewat jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, hingga kekuatan politik.

"Mereka kan berlindung di balik ini toh. Jadi mafia-mafia itu juga ada aslinya mafia politik juga, infrastruktur itu. Jadi barangkali orang yang sama atau mereka punya link dengan ini, kan hubungan parpol tertentu juga gitu," ungkapnya.

Jaringan semacam itu, menurutnya, dapat masuk sejak tahap perencanaan proyek, dengan indikasi yang bisa terlihat dari kualitas bangunan yang cepat rusak meski belum lama digunakan.

Kendati begitu, keberadaan mafia infrastruktur tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, serta keterlibatan pejabat yang memiliki kewenangan atas proyek tersebut.

Trubus berpandangan pembersihan di tubuh Kementerian PU dapat terwujud selama ada kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikannya.

"Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu," kata dia.

Dukungan Presiden Prabowo Subianto dinilai penting agar perombakan ini tak berhenti saat menghadapi tekanan dari kelompok berkepentingan. Sebagai pembantu presiden, Dody diyakini sudah menyampaikan persoalan internal Kementerian PU kepada Prabowo.

"Ya mestinya Presiden mensupport itu kan gitu. Kan menteri itu kan pembantu Presiden. Ya berarti dia mestinya sudah sudah dapat dukungan. Cuman persoalan apakah harus terbuka ya tentu enggak lah, karena kan Presiden cukup mempercayakan kepada menterinya gitu," pungkas Trubus.