AURANUSANTARA.COM — Pengamat migas Pri Agung Rakhmanto menilai percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) dan Compressed Natural Gas (CNG) membutuhkan dukungan kebijakan serta pendanaan pemerintah. Investasi infrastruktur yang besar dan masa pengembalian modal yang panjang membuat proyek ini sulit berjalan hanya dengan kemampuan badan usaha. Tanpa intervensi APBN, potensi penghematan devisa negara dari pemakaian gas bumi secara masif tidak akan terealisasi.
Founder Reforminer Institute sekaligus pengamat migas dari Universitas Trisakti, Pri Agung Rakhmanto, menilai pengembangan jargas dan CNG punya manfaat ekonomi makro yang besar. Mulai dari penghematan devisa negara, efisiensi belanja energi rumah tangga, hingga penguatan ketahanan energi nasional.
Namun, Pri Agung mengingatkan bahwa manfaat itu tidak datang otomatis. Ada persoalan struktural yang membuat ekspansi jaringan gas berjalan lambat: modal awal besar, sementara pengembalian investasinya butuh waktu panjang.
Investasi Besar, Pengembalian Lama
Pri Agung menyoroti karakteristik proyek infrastruktur gas yang berat di sisi pembiayaan. Pembangunan jaringan pipa memerlukan belanja modal besar di depan, sedangkan pendapatannya baru mengalir bertahun-tahun kemudian.
"Pembangunan jaringan gas membutuhkan investasi awal atau CAPEX infrastruktur yang besar dengan masa pengembalian modal yang panjang," kata Pri Agung dalam keterangannya kepada Dunia Energi, Kamis (15/10).
Kondisi itu membuat proyek jargas rawan dinilai tidak layak secara finansial jika sepenuhnya diserahkan ke badan usaha. Padahal, PT Pertamina Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN sebagai pelaksana penugasan publik juga harus menjaga kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan.
Sebagai BUMN sekaligus perusahaan terbuka, PGN terikat prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan kepentingan pemegang saham. Pri Agung menilai pemerintah perlu hadir menutup celah kelayakan finansial tersebut.
Skema KPBU dan VGF Jadi Kunci
Pri Agung mendorong percepatan implementasi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta alokasi Viability Gap Fund (VGF) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dukungan itu dinilai bisa membantu menutup porsi modal awal pembangunan jaringan pipa.
"Perlu percepatan implementasi KPBU serta alokasi VGF dari APBN untuk membantu porsi modal awal pembangunan jaringan pipa," ujarnya.
Dengan skema itu, pembangunan infrastruktur jargas tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan investasi badan usaha. Risiko finansial proyek bisa dibagi antara pemerintah dan pelaksana.
Pri Agung juga menyoroti sisi hulu. Kepastian alokasi pasokan gas jangka panjang dengan harga yang kondusif disebutnya sebagai syarat agar layanan ke masyarakat berjalan berkelanjutan.
"Diperlukan kepastian alokasi pasokan gas hulu jangka panjang dengan tingkat harga yang kondusif, khusus untuk segmen penugasan pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO)," katanya.
Virtual Pipeline untuk Jangkau UMKM
Untuk jangka pendek, Pri Agung menawarkan jalur alternatif: optimalisasi distribusi gas lewat konsep virtual pipeline. Skema ini memungkinkan gas disalurkan memakai moda transportasi, tanpa harus menunggu pembangunan jaringan pipa permanen.
Pengembangan CNG dan Micro-LNG dinilai cocok menjangkau UMKM, kawasan permukiman, serta pusat kegiatan ekonomi yang belum terhubung jaringan pipa.
"Pengembangan virtual pipeline melalui CNG dan Micro-LNG perlu diakselerasi karena lebih fleksibel untuk menjangkau sektor UMKM dan pusat permukiman non-pipa," kata Pri Agung.
Dari sisi pasar, ia menyarankan strategi anchor tenant. Konsumen komersial dan industri dijadikan pelanggan utama untuk menopang keekonomian proyek, sekaligus mendukung perluasan jaringan ke rumah tangga.
Strategi itu bisa diperkuat lewat kemitraan dengan badan usaha milik daerah (BUMD) dan pengembang kawasan. Pri Agung juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menata distribusi energi di kawasan permukiman.
Integrasi infrastruktur gas dalam perencanaan pembangunan perumahan baru dinilai bisa membuka peluang perluasan pelanggan sekaligus meningkatkan efektivitas investasi jaringan. Dukungan pemerintah daerah dan kementerian terkait diperlukan agar pengembangan jargas menjadi bagian dari perencanaan infrastruktur kawasan, bukan berjalan sendiri.
Bagi negara, percepatan jargas dan CNG berdampak langsung pada posisi devisa. Setiap volume gas bumi yang terserap di dalam negeri mengurangi ketergantungan pada impor energi yang selama ini membebani neraca perdagangan.
