AURA(RUPAT) - Persoalan antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di SPBU Teluk Lecah, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, disebut warga telah berlangsung sekitar 120 hari. Namun hingga kini, antrean panjang tersebut dinilai belum kunjung berkurang.
Kondisi ini membuat masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan BBM subsidi jenis Pertalite dan Bio Solar, mengaku semakin kesulitan. Warga juga mempertanyakan langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menangani persoalan tersebut.
Di tengah sulitnya masyarakat memperoleh BBM subsidi, pihak pengelola SPBU Teluk Lecah disebut justru mengurangi waktu operasional. Sebelumnya, SPBU beroperasi mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Namun, berdasarkan keluhan warga, jam operasional kini berubah menjadi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.
Tidak hanya persoalan jam operasional, warga juga mengeluhkan adanya pembatasan jumlah pengisian BBM. Untuk kendaraan roda empat, pengisian disebut dibatasi hingga sekitar 50 liter. Sementara kendaraan roda dua yang memiliki kapasitas tangki sekitar 13–14 liter disebut hanya diperbolehkan mengisi sebanyak 10 liter.
Adapun kendaraan roda dua dengan kapasitas tangki sekitar 4 liter disebut dapat melakukan pengisian pada pagi dan sore hari.
Kebijakan tersebut dinilai semakin menyulitkan masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU Teluk Lecah, terutama warga Desa Titi Akar, Desa Suka Damai, Desa Hutan Ayu, dan sejumlah desa lainnya di Kecamatan Rupat.
Salah seorang warga mengaku kondisi tersebut membuat masyarakat kecil merasa dirugikan.
"Kami masyarakat kecil merasa semakin sulit mendapatkan BBM. Jarak kami jauh, tetapi ketika sampai di SPBU harus antre lama dan jumlah pengisian juga dibatasi," keluh warga.
Masyarakat berharap Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkalis maupun instansi terkait dapat segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran BBM subsidi.
Warga juga meminta pemerintah melakukan pengawasan secara transparan terhadap distribusi Pertalite dan Bio Solar di SPBU tersebut. Mereka berharap tidak ada praktik atau permainan dalam penyaluran BBM subsidi yang dapat merugikan masyarakat.
"Kami berharap pemerintah benar-benar turun dan mengecek kondisi di lapangan. Kalau memang ada aturan yang mengharuskan pembatasan, kami ingin aturan itu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Tetapi kalau ada pelanggaran, kami meminta agar diberikan sanksi tegas," ujar warga.
Hingga berita ini disusun, keluhan masyarakat tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak pengelola SPBU Teluk Lecah serta Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkalis.
Pemerintah dan pihak SPBU diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait pengurangan jam operasional, pembatasan volume pengisian, serta langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi antrean BBM yang disebut warga telah berlangsung sekitar 120 hari.
