AURANUSANTARA.COM — Pembayaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 376,8 triliun hingga akhir September 2026, melonjak 54,1 persen dibanding periode sama tahun lalu. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut lonjakan harga minyak dunia sebagai penyebab utama, dan menegaskan pemerintah tetap menahan harga energi bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat. Angka ini setara 84,3 persen dari pagu APBN 2026.
"Karena harga minyak meningkat, sehingga kita harus membayar subsidi lebih besar," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Pemerintah berdalih alokasi besar ini diperlukan untuk menjaga stabilitas harga energi sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan harga minyak global.
Berapa Beban Subsidi Energi per September 2026
Realisasi Rp 376,8 triliun itu tercatat naik 54,1 persen secara tahunan. Kenaikan ini tidak lepas dari meningkatnya konsumsi energi bersubsidi.
Hingga akhir September 2026, konsumsi BBM mencapai 13.408,6 ribu kiloliter (KL) atau naik 9,1 persen secara tahunan. Konsumsi LPG menyentuh 5.761 juta kilogram, tumbuh 2,2 persen. Jumlah pelanggan listrik bertambah 2,1 persen.
Di luar energi, realisasi volume pupuk meningkat 15,7 persen dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tumbuh 7,9 persen.
Pemicu: Harga Minyak Jauh di Atas Asumsi APBN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam menyebut harga minyak mentah Brent berada di kisaran 104,11 dolar AS per barel pada Jumat (9/10/2026). Angka itu jauh melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel.
Selisihnya sekitar 34 dolar AS per barel. Ecky memperkirakan setiap kenaikan harga minyak 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban bersih APBN sekitar Rp 6 triliun.
"Ini akibat lonjakan belanja subsidi dan kompensasi energi, khususnya BBM dan gas," ujarnya.
Rata-rata harga Brent sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2026 mencapai 88,71 dolar AS per barel. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan tekanan terhadap APBN sekitar Rp 120 triliun.
Risiko Fiskal dan Seruan Evaluasi Subsidi
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu risiko terbesar bagi APBN. Harga ICP pada September 2026 mencapai 91,9 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi anggaran 70 dolar AS per barel.
Namun, Indonesia belum tentu memperoleh tambahan penerimaan yang sebanding. Produksi siap jual atau lifting minyak dan gas (migas) masih berada di bawah target.
"Tambahan penerimaan migas berpotensi lebih kecil daripada kenaikan subsidi dan kompensasi energi," ujar Yusuf.
Menurut dia, kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Meski begitu, pemerintah perlu terbuka soal besarnya beban anggaran yang harus ditanggung.
Yusuf mendorong penyaluran subsidi energi semakin tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menyiapkan skenario jelas jika harga minyak dunia bertahan di atas 100 dolar AS per barel, agar tekanan terhadap APBN dapat diantisipasi tanpa mengabaikan perlindungan daya beli masyarakat.
Ecky meminta pemerintah memastikan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan, tetap sesuai target. Bantalan fiskal pada pos belanja lain-lain dapat dimanfaatkan untuk menutup kebutuhan anggaran tambahan.
Evaluasi subsidi dan kompensasi energi dinilai perlu dilakukan agar bantuan lebih tepat sasaran dan biaya yang ditanggung negara tetap wajar. Informasi lengkap mengenai realisasi APBN dan kebijakan subsidi dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Keuangan.
