Kerugian Negara Hasil Audit BPKP dinyatakan Tidak Terbukti Dalam Sidang Korupsi di PN Pekanbaru

PEKANBARU(ANC) - Persidangan perkara dugaan korupsi kegiatan penyediaan dan pengelolaan parasana dan sarana sosial kawasan ekononi dan transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Indragiri Hilir pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Tahun Anggaran 2016 akhirnya diputus Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sidang putusan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Iwan Irawan, SH dan didampingi anggota Mahyudin dan Suryadi dilaksanakan pada Jumat (14/08) di ruang sidang Mudjono, SH Pengadilan Pekanbaru.

Dalam putusan yang dibacakan secara bergantian oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, disebutkan baik terdakwa Gunanto alias Igun selaku pelaksana kegiatan, Muhidin Saleh selaku Direktur perusahaan pemenang lelang Terdakwa, Mulyadi Sitorus selalu konsultan pengawas Darman selaku PPTK, dan Juliansyah selaku KPA/PPk dianggap terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun demikian, Majelis hakim berpendapat kerugian negara atas hasil audit yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Riau tidak sah dan hanya mengesahkan kerugian negara atas hasil yang dilakukan oleh BPK-RI.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim berpendapat kerugian keuangan negara yang sebelumnya didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan sebesar Rp 8,4 Milyar berdasarkan hasil Audit BPKP tidak dapat diterima sehingga kerugian negara yang dianggap terbukti adalah hasil audit yang dilakukan BPK RI dalam proyek tersebut.

“Karena sudah dikembalikannya kerugiaan negara berdasarkan hasil audit BPK RI, maka terdakwa tidak dibebankan pengembalian kerugian keuangan negara,” ungkap Majelis Hakim daam putusannya.

Penasihat Hukum Gunanto dan Juliansyah dari Kantor Hukum Matondang & Sikumbang sesaat setelah putusan merasa putusan dalam perkara ini sudah mencerminkan bagaimana hasil audit penghitungan kerugian negara sudah tepat karena kewenangan penghitungan kerugian negara hanya ada pada lembaga BPK.

“Selama ini cenderung penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK tidak dianggap dan kemudian dimunculkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP dalam perkara korupsi,” ujar Sarwo Saddam Matondang didampingi Noor Aufa dan Alkhoviz Syukri.

Dilanjutkan Tim Penasihat Hukumnya, Sarwo Saddam Matondang, Noor Aufa, dan Akhoviz Syukri, persidangan perkara ini dari awal selalu memperdebatkan tentang adanya hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur pokok dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3.

“Secara kewenangan, baik berdasarkan konstitusi maupun perundang-undangan yang memiliki wewenang mendeclare kerugian keuangan negara hanya BPK RI”. ujar Aufa.

Atas putusan perkara ini, Jaksa Penuntut Umum langsung menyatakan banding sedangkan para terdakwa masih dalam pikir-pikir.***