Konsep upah minimum dan kesejahteraan sosial telah mengalami evolusi panjang dan kompleks, diwarnai dengan perdebatan dan perubahan seiring perkembangan zaman. Artikel ini akan membahas bagaimana konsep ini berkembang dan bagaimana mereka saling terkait.
Awal Mula Upah Minimum
Gagasan tentang upah minimum pertama kali muncul pada abad ke-19, di tengah revolusi industri dan munculnya kelas pekerja. Pada masa itu, kondisi kerja sangat buruk, dengan jam kerja panjang dan upah rendah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.
Pada awalnya, upah minimum hanya mencakup beberapa kategori pekerja dan berupaya melindungi mereka yang dianggap sangat rentan. Selandia Baru adalah negara pertama yang menerapkan upah minimum pada tahun 1894, diikuti oleh negara bagian Victoria di Australia pada tahun 1896, dan Inggris pada tahun 1909. Seringkali, upah minimum dianggap sebagai tindakan sementara, yang akan dihapuskan secara bertahap setelah terjadi tawar-menawar upah antar negara. mitra sosial akan dibentuk. Bentuk-bentuk awal upah minimum terkadang menargetkan perlindungan terhadap pekerja rumahan atau perempuan.
Gerakan buruh mulai menuntut upah minimum yang layak untuk memastikan pekerja dapat hidup dengan layak. dan sejak saat itu, konsep ini diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia.
Upah minimum di Indonesia sudah ada sejak 1969. Selama 50 tahun, Indonesia tiga kali mengganti standar kebutuhan hidup sebagai dasar penetapan upah minimum. Ada dua jenis upah minimum di Indonesia yang berlaku di tingkat provinsi (UMP) dan kabupaten, kota (UMK).
Upah minimum bermula ditetapkannya kebutuhan fisik minimum (KFM) pada 1956 melalui kesepakatan tripartit dan ahli gizi. Regulasi upah minimum pertama kali diperkenalkan pada awal 1970-an setelah dibentuknya Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dan Daerah.
Baca juga: AKADEMISI KRITIK PERPRES TK
Kebijakan upah minimum berlaku setelah keluarnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1989. Upah minimum berdasarkan pertimbangan KFM, indeks harga konsumen (IHK). Adapun perluasan kesempatan kerja, upah umum regional, kelangsungan dan perkembangan perusahaan, juga tingkat berkembangnya ekonomi regional atau nasional.
Perkembangan Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan sosial muncul sebagai respons terhadap kemiskinan dan ketidaksetaraan yang meluas. Pada awalnya, program kesejahteraan sosial bersifat amal dan sukarela. Namun, seiring waktu, program ini berkembang menjadi sistem yang lebih terstruktur dan komprehensif yang disediakan oleh pemerintah.
Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Perkembangannya sejalan dengan perjalanan sejarah manusia dan selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
Pada masa lampau, kesejahteraan sosial umumnya dipraktikkan dalam bentuk tradisi gotong royong dan filantropi. Masyarakat saling membantu dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Di beberapa kerajaan kuno, seperti Mesir Kuno dan Romawi, terdapat program-program bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah untuk rakyatnya.
Revolusi Industri di abad ke-18 dan 19 membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Urbanisasi dan industrialisasi menyebabkan munculnya berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan eksploitasi pekerja.
Kondisi ini mendorong munculnya gagasan tentang negara kesejahteraan (welfare state) di Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Negara kesejahteraan bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai program dan layanan sosial untuk rakyatnya, seperti jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan.