KSPI Ungkap Ancaman Ledakan PHK: Perusahaan-Serikat Buruh Sudah Berunding

Foto : Presiden KSPI (Said Iqbal) 

JAKARTA (ANC) - Presiden KSPI Said Iqbal mengungkap saat ini perusahaan dan serikat buruh telah berunding terkait ancaman PHK di masa PPKM darurat. Said Iqbal mengatakan hal itu karena arus kas di perusahaan tersebut telah berdarah-darah.
"Karena arus kasnya terganggu, sekarang dimulai dari seminggu yang lalu kami mendapatkan informasi hampir mayoritas anggota KSPI di industri-industri yang saya sebut capital intensif otomotif, komponen otomotif, elektronik, komponen elektronik, pertambangan, multinational company di industri tekstil, garmen, sepatu sudah meminta diskusi dengan serikat pekerja atau perwakilan pekerja untuk melakukan efisiensi pengurangan karyawan," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/7/2021).

Ia mengungkap memang hanya ada beberapa perusahaan yang telah ada keputusan untuk melakukan efisiensi dan berunding dengan serikat kerja dan manajemen. KSPI mengaku mendapat informasi perusahaan di sektor industri komponen otomotif terancam adanya efisiensi pegawai.

"Yang saya terima laporan, yang kami terima laporan adalah di industri yang sudah selesai akhirnya terjadi efisiensi pengurangan karyawan di tengah PPKM darurat ini di industri komponen otomotif, sebagian di industri peleburan besi atau baja, sebagian lagi di industri keramik. Yang dirumahkan dan dipotong gajinya, tergantung kemampuan arus kas perusahaan," katanya.

Ia memaparkan beberapa industri yang terdampak langsung sudah terjadi PHK saat sebelum diberlakukannya PPKM darurat seperti di sektor jasa, perdagangan, transportasi, retail, contohnya perusahaan retail Giant. Said Iqbal menyebut, meskipun Menko Marves Luhut Pandjaitan telah meminta pengusaha tidak melakukan PHK, pengusaha tidak mengindahkan imbauan tersebut karena ada arus kas di perusahaannya sudah berdarah-darah.

"Industri retail ini kepukul, pasti kepukul dengan PPKM darurat itu sudah PHK. Transportasi dan logistik yang menjadi anggota KSPI itu sudah PHK. Jadi, kalau Pak Menteri Investasi dan Maritim mengatakan jangan ada PHK, nggak didengar oleh pengusaha. Mereka hanya mendengar arus kas mereka, nggak mungkin mereka kemudian mempertahankan arus kas perusahaan yang berdarah-darah, nggak ada output produksi, diliburkan, sudah diliburkan tetap bayar upahnya. Kemudian mereka nggak di-PHK nggak mungkin, itu sudah PHK. Terlambat omongnya, terutama di sektor transportasi, logistik, hotel, bahkan mal, itu proses PHK. Ada beberapa yang menjadi anggota KSPI itu sudah PHK," ungkapnya.

Lebih lanjut, apabila terjadi perpanjangan PPKM darurat, Said Iqbal mengatakan bisa saja terjadi ledakan PHK. Sebab, beberapa industri yang terdampak COVID-19 telah melakukan pengurangan upah atau merumahkan pegawai, seperti industri otomotif, industri komponen elektronik, industri elektronik, industri farmasi, industri kesehatan yang bukan obat-obatan COVID-19, industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman.

"Kita bisa bayangkan situasi yang kelima akan terjadi ledakan PHK di depan mata bila PPKM akan diperpanjang lagi 6 pekan ke depan, 1,5 bulan. Sebagaimana diinfokan di media, Ibu Sri Mulyani, pasti ledakan PHK, karyawan kontraknya sudah di-PHK," ujarnya.

Said Iqbal mengaku menyampaikan beberapa temuan di lapangan bukan berarti ingin berbeda dengan pemerintah. Namun ia mengungkap sudah ada perundingan antara serikat buruh dan pengusaha terkait pengurangan karyawan.

"Makanya kita menyampaikan ini bukan ingin bertentangan dengan pemerintah atau berbeda pendapat dengan pemerintah sebagaimana yang disampaikan Menko Maritim. Fakta di lapangan, mereka mengatakan akan PHK, orang sudah berunding kok dengan serikat buruh, seberapa besar PHK itu sedang dirundingkan, di beberapa sektor komponen elektronik dan otomotif kan sudah," ujar Said Iqbal.

"Jadi yang kelima ini akan terjadi ledakan PHK seberapa banyak dan seberapa cepat ekonomi akan pulih dan seberapa cepat pengendalian COVID-19 oleh pemerintah bisa menjadi lebih stabil dan normal. Kalau ekonomi tetap krisis, minus pertumbuhan ekonomi, pandemi tetap tinggi, sekarang ledakan klaster itu di buruh dan keluarganya. Kalau isolasi mandiri tidak ada penanganan terpadu dari tim PPKM darurat dan pendekatan pada perusahaan tidak bisa imbauan-imbauan, tidak terpadu, KSPI memprediksi ratusan ribu orang di-PHK," paparnya.

Ia mencontohkan, misalnya perusahaan otomotif di daerah Bodetabek memiliki 1.500-2.000 karyawan, melakukan pengurangan karyawan 500 orang di satu perusahaan. Maka jika ada 500 perusahaan, akan ada 250 ribu orang diperkirakan di-PHK. Said Iqbal berharap mudah-mudahan prediksi ancaman PHK itu salah.

"Itu yang kelima akan terjadi ledakan PHK prediksi mudah-mudahan salah. Prediksi KSPI, kalau tetap dilanjutkan PPKM 6 pekan ke depan, ratusan ribu buruh di sektor manufaktur bukan lagi di sektor jasa perdagangan-pariwisata dan hotel, tapi sektor manufaktur," ujarnya.

"Kalau sektor manufaktur yang kepukul, otomatis PDB akan turun pendapatan negara yang akan turun karena penyumbang PDB yang besar industri pengolahan, mari kita cek lagi. Kalau PDB turun, ya pasti pertumbuhan ekonomi akan ambruk. Kalau pertumbuhan ekonomi ambruk, seberapa kuat APBN dan APBD yang bisa dialokasikan untuk kesehatan mengatasi pandemi," tuturnya.