Makar Terhadap Pemerintah Sah Di Ancam Pidana 15 Tahun

JAKARTA (ANC) - Pemerintah telah mengirimkan draf Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP ) terbaru kepada Komisi III DPR dengan 7 penyempurnaan. Dalam draf terbaru tanggal 4 Juli 2022, terdapat pengaturan mengenai tindak pidana makar , baik itu makar terhadap presiden dan wakil presiden (wapres), NKRI maupun pemerintahan yang sah.

Makar terhadap presiden dan wapres pada Pasal 191, dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan wapres, agar tidak mampu menjalankan pemerintahan dapat dipidana mati, pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun.

Pasal 191 Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Kemudian, makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat pada Pasal 192, dengan maksud sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh pada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari NKRI juga dapat dipidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 tahun.

Pasal 192 Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Adapun dalam penjelasan Pasal 192, tindak pidana makar yang dilakukan dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing, merupakan pengkhianatan ekstern (landverraad) karena melibatkan negara asing.

“Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara merupakan pengkhianatan intern atau (hoogverrad), karena tidak melibatkan negara asing, walaupun secara berangsur-berangsur dapat juga melibatkan kekuasaan asing,” tulis bagian penjelasan.

Sementara, makar terhadap pemerintah yang sah pada Pasal 193, bagi orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dipidana penjara paling lama 12 tahun, dan pemimpin makar dipada maksimal 15 tahun.

Pasal 193 (1) Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Pemimpin atau pengatur Makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Adapun penjelasannya, yang dimaksud dengan menggulingkan pemerintah yang sah adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintah yang sah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Tindak Pidana dalam ketentuan pasal ini ada 2 (dua) hal yaitu meniadakan susunan pemerintah yang sah menurut UUD 1945 dan mengubah susunan pemerintah dengan cara yang tidak sah menurut UUD 1945.

“Meniadakan susunan pemerintahan berarti menghilangkan susunan pemerintah yang ada dan diganti dengan yang baru. Mengubah susunan pemerintah berarti tidak meniadakan susunan pemerintah yang lama, akan tetapi hanya mengubah saja,” tulis penjelasan.

Dalam Pasal 194, dijelaskan tindak pidana pemberontakan atau melawan pemerintahan yang sah dengan senjata, secara individu atau berkelompok bisa dipenjara maksimal 15 tahun. Sementara untuk pemimpin pemberontakan bisa dipenjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.

Pasal 194 (1) Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang yang: a. melawan pemerintah yang sah dengan menggunakan kekuatan senjata; atau b. dengan maksud untuk melawan pemerintah yang sah bergerak bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah yang sah dengan menggunakan kekuatan senjata.

(2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam penjelasan pasal ini, ketentuan ini ditujukan kepada sekelompok masyarakat yang karena sesuatu hal mengangkat senjata melawan pemerintah yang sah. “Yang dimaksud dengan senjata adalah setiap jenis senjata, baik senjata modern maupun senjata tradisional,” tulis penjelasan.