BRI dan BSI Jadi Bank Pelaksana
AURANUSANTARA.COM — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dua bank BUMN telah diminta menyiapkan layanan tersebut. "Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan.
BSI sendiri telah menyatakan kesiapan menjalankan arahan tersebut. Hingga saat ini, pemerintah belum merinci skema teknis pembukaan rekening, termasuk apakah akan ada setoran awal, biaya administrasi, atau persyaratan khusus bagi warga yang belum pernah memiliki rekening.
Angka Inklusi vs Kepemilikan Rekening: Apa Bedanya?
Gagasan ini berangkat dari data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,62%, naik dari 92,74% pada 2025 dan sudah melampaui target RPJMN 2025-2029 sebesar 93% untuk 2029.
Angka tinggi itu tidak berarti 93,62% penduduk Indonesia sudah memiliki rekening bank. SNLIK menghitung indeks inklusi berdasarkan parameter penggunaan (usage) produk dan layanan jasa keuangan secara luas—bukan sekadar kepemilikan rekening tabungan. Artinya, seseorang yang memakai pinjaman online legal, asuransi, atau produk keuangan lain juga ikut dihitung dalam indeks ini.
Di sinilah celah yang coba dijawab oleh arahan Presiden: berapa banyak warga yang sesungguhnya belum tersentuh layanan perbankan formal? Data OJK dan BPS menjadi acuan pemerintah untuk memetakan kelompok yang belum memiliki rekening.
Mengapa Pemerintah Mendorong Kepemilikan Rekening?
Kepemilikan rekening menjadi salah satu prasyarat utama percepatan distribusi bantuan sosial dan program subsidi pemerintah. Dengan rekening atas nama penerima, penyaluran dana bansos dapat dilakukan langsung tanpa perantara yang berisiko memotong nominal bantuan.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan usaha mikro dan memperkuat basis data keuangan nasional. Warga yang memiliki rekening akan lebih mudah diintegrasikan ke dalam program-program ekonomi formal.
Apa yang Perlu Disiapkan Warga?
Pemerintah belum menerbitkan aturan pelaksanaan teknis. Masyarakat yang belum memiliki rekening disarankan menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BRI, atau BSI—bukan dari informasi yang beredar di media sosial.
Untuk warga yang ingin mempersiapkan diri, dokumen dasar pembukaan rekening umumnya meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada. Namun, skema khusus yang sedang disiapkan pemerintah bisa saja memiliki ketentuan berbeda, termasuk kemungkinan pembukaan rekening secara kolektif oleh pemerintah desa atau kelurahan.
Catatan Penting: Waspada Penipuan
Sepanjang wacana ini bergulir, masyarakat diminta waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan petugas bank atau pemerintah dan meminta data pribadi atau sejumlah uang untuk pembukaan rekening. Program resmi pemerintah tidak pernah memungut biaya apa pun di awal proses.
Informasi resmi mengenai skema rekening untuk semua warga dapat dipantau melalui kanal komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan situs resmi BRI (bri.co.id) serta BSI (bankbsi.co.id).
