AURANUSANTARA.COM — Presiden Prabowo Subianto meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyiapkan rekening bagi seluruh masyarakat Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses keuangan sekaligus menyiapkan infrastruktur penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih efisien.
Wacana ini mengemuka setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (7/9/2026). Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas tingkat kepemilikan rekening masyarakat serta capaian inklusi dan literasi keuangan nasional.
Arah Kebijakan: Satu Warga Satu Rekening
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pembukaan rekening akan menyasar masyarakat berusia di atas 18 tahun yang belum memiliki rekening bank. Tujuannya, ketika bansos atau program pemerintah lainnya dicairkan, dana bisa langsung masuk ke rekening penerima tanpa perantara.
"Itu supaya nanti setiap bantuan itu betul-betul cepat dan tepat sasaran. Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu kelihatannya," ujar Purbaya kepada wartawan di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).
Untuk merealisasikan skema ini, pemerintah akan menarik data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Data kependudukan yang sudah terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi kunci utama agar tidak ada warga yang terlewat atau dobel menerima.
KTP Bisa Langsung Jadi Rekening?
Dalam diskusi internal, muncul opsi yang lebih radikal: setiap orang yang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) langsung otomatis dibukakan rekening bank. Purbaya membenarkan opsi tersebut sempat mengemuka dalam pembahasan.
"Ada juga kemungkinan, ini sudah selesai sih diskusi kita? Dalam diskusi ya, ada kemungkinan juga nanti setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya," terangnya.
Kendati demikian, ia belum memastikan apakah skema ini bakal langsung diterapkan atau bertahap. Yang jelas, kata dia, arahan Presiden saat ini adalah menyiapkan rekening bagi penduduk Indonesia yang belum memilikinya.
Program Apa Saja yang Akan Disalurkan?
Airlangga Hartarto membenarkan bahwa Presiden secara spesifik meminta BRI dan BSI mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Rekening ini nantinya tidak hanya digunakan untuk bansos, tetapi juga untuk berbagai program pemerintah lain yang menyasar masyarakat luas.
"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Namun, Airlangga belum merinci program apa saja yang akan disalurkan melalui rekening tersebut. Ia juga tidak menyebut apakah program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akan masuk dalam skema penyaluran baru ini.
Yang Perlu Diketahui Masyarakat
Wacana ini masih membutuhkan waktu untuk dieksekusi. Pemerintah belum mengumumkan jadwal peluncuran, teknis pembukaan rekening, maupun daftar program bansos yang akan dialihkan ke skema baru ini.
Masyarakat yang saat ini sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos tidak perlu melakukan apa pun. Penyaluran bansos yang berjalan saat ini tetap mengikuti mekanisme yang berlaku hingga ada kebijakan resmi yang menggantikannya.
Untuk informasi terbaru seputar kebijakan bansos dan program bantuan pemerintah, pantau kanal resmi Kementerian Keuangan di kemenkeu.go.id dan Kementerian Sosial melalui cekbansos.kemensos.go.id. Waspadai pihak yang mengatasnamakan petugas bank atau pendamping sosial yang meminta data pribadi atau sejumlah uang dengan iming-iming pembukaan rekening bansos.
