AURANUSANTARA.COM — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengusulkan kebijakan penggunaan sawit untuk biofuel dibuat lebih fleksibel, menyesuaikan harga minyak sawit dan minyak bumi. Ketika harga minyak bumi tinggi, penggunaan sawit untuk biodiesel didorong lewat subsidi. Namun saat harga minyak sawit sedang tinggi, sebagian sawit dialihkan untuk ekspor.
Usulan itu disampaikan Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sarjono dalam acara BIG Downstream Insights 2026 di Jakarta, Selasa (5/10). Menurut Mukti, kebijakan fleksibel ini diperlukan karena peningkatan konsumsi sawit di dalam negeri berpotensi mengurangi pasokan untuk pasar ekspor.
"Kita dari pandangan GAPKI melihat bahwa mungkin akan lebih baik kalau kita menjadi pertimbangan untuk menerapkan kebijakan biofuel itu lebih fleksibel," kata Mukti.
"Pada saat harga minyak nabati atau harga minyak bumi itu sangat tinggi, mungkin subsidi. Tapi pada saat minyak sawitnya itu yang tinggi, ya kita ekspor lah itu. Jadi ini mirip-mirip kebijakan energi yang diterapkan oleh Brasil," lanjutnya.
Pungutan Ekspor Jadi Sumber Subsidi Biodiesel
Mukti menjelaskan, fleksibilitas alokasi sawit juga menyangkut keberlanjutan pembiayaan subsidi biodiesel. Selama ini subsidi biodiesel tidak berasal dari APBN, melainkan dari pungutan ekspor.
"Subsidi biodiesel itu bukan berasal dari APBN, itu berasal dari pungutan ekspor. Jadi kalau ekspornya itu turun, ya pungutan ekspornya mesti pendapatannya akan turun," ujarnya.
Artinya, penurunan volume ekspor CPO berpotensi menggerus penerimaan negara dari pungutan ekspor yang selama ini menopang subsidi biodiesel.
Ekspor CPO Berpotensi Turun 3-4 Juta Ton pada 2027
GAPKI memperkirakan ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia berpotensi turun sekitar 3-4 juta ton pada 2027. Proyeksi ini sejalan dengan konsumsi sawit dalam negeri yang terus meningkat, sementara produksi CPO nasional cenderung stagnan.
"Kita sekarang terus terang volumenya menurun jadi kemungkinan tahun 2027 kita akan ada penurunan ekspor atau produksi yang bisa kita ekspor menurun sekitar 3-4 juta ton," terang Mukti.
Produksi sawit Indonesia dalam lima tahun terakhir berada di kisaran 51-56 juta ton. Sementara kebutuhan sawit domestik terus naik untuk pangan, oleokimia, dan biodiesel.
Kebutuhan CPO untuk Biodiesel Naik Tajam
Khusus biodiesel, kebutuhan CPO diperkirakan terus meningkat. Mukti memperkirakan penggunaan CPO untuk biodiesel yang pada 2025 sekitar 12,4 juta ton akan mencapai lebih dari 14 juta ton pada 2026 dan berpotensi mencapai 17 juta ton pada 2027.
"Kalau tahun kemarin sekitar 12,4 juta ton, tahun 2026 kurang lebih akan mencapai 14 juta ton lebih, kemudian 2027 kemungkinan akan mencapai 17 juta ton CPO," katanya.
Dengan produksi yang relatif tidak banyak berubah dan konsumsi domestik yang meningkat, ruang ekspor CPO Indonesia diperkirakan semakin menyempit.
Peremajaan Sawit Rakyat hingga Kawasan Khusus Energi
Mukti menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui peningkatan produktivitas perkebunan, terutama perkebunan rakyat. Salah satu caranya lewat program peremajaan sawit rakyat (PSR).
GAPKI juga mengusulkan pemerintah menyiapkan kawasan khusus untuk pengembangan sawit yang didedikasikan bagi kebutuhan energi sehingga tidak mengganggu pasokan untuk pangan maupun ekspor.
"Kami mengusulkan kalau pemerintah bisa membuat dedicated area. Jadi pengembangan tanaman kelapa sawit yang khusus didedikasikan untuk energi. Terus yang melakukan tentunya pemerintah dan saya pikir juga sudah mulai di Papua," ujarnya.
"Kalau ini berhasil, saya kira itu tidak akan mengganggu lagi kebutuhan untuk pangan atau untuk ekspor. Jadi semuanya akan berjalan smooth," pungkas Mukti.
