DPD Riau SPRI Gelar Seminar Sehari dengan Tema Menghapus Monopoli Belanja Iklan Ratusan Triliun

PEKANBARU (ANC) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Riau Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), gelar Seminar sehari terkait dengan realisasi belanja iklan Nasional sebesar ratusan triliunan rupiah pertahun, Kamis (14/1/2021). 

Acara seminar yang menghadirkan para narasumber yang kompeten di bidangnya itu, dilakukan sehubungan dengan memperingati hari jadi SPRI Ke 21, yang jatuh pada tanggal 17 Januari 2021.

"Rangkaian seminar ini kita lakukan untuk sebagai peringatan hari jadi SPRI yang ke 21, dan kita SPRI berfikir berapa penting untuk melihat lebih jauh tentang keberlangsungan perusahaan media yang kini semakin mengkhawatirkan di tanah air, khususnya di Riau, padahal sesungguhnya kita tahu ada realisasi belanja iklan media sebesar ratusan triliunan pertahun, itu sangat besar dan bisa mensejahterakan ribuan media dan wartawan," Kata Ketua DPD Riau SPRI, Feri Siabrani, STP dalam kesempatan persiapan acara di Hotel Pesona. 

Menurutnya, berdasarkan data yang diperoleh SPRI sejumlah media Nasional rutin melansir informasi realisasi belanja iklan Nasional yang sangat fantastis, dan lebih mirisnya, hal itu hanya di nikmati oleh segelintir media-media besar di pusat, tanpa sedikitpun mengalir ke daerah. 

"Kenyataan ini sudah tidak bisa kita terima, setiap tahun yang menikmati belanja iklan Nasional itu hanya mereka-mereka yang dianggap media besar saja, padahal ada ribuan media kecil di daerah kelaparan dan tidak sedikit yang gulung tikar, terutama yang cetak akibat tidak ada income dari iklan, ini kan jelas monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?,"urai Feri menambahkan. 

Feri juga menyampaikan, SPRI melalui acara-acara seperti yang bakal digelar pihaknya, ingin nantinya pemerintah daerah dapat melahirkan kebijakan untuk sebagai dasar bagi perusahaan media lokal meminta realisasi iklan Nasional tersebut dibagi ke daerah, untuk mewujudkan keadilan ekonomi, dan menghindari kesenjangan ekonomi di antara perusahaan media.

"Kita berharap melalui seminar dan diskusi ini, nantinya ada kebijakan pemerintah daerah untuk dijadikan dasar membagi iklan Nasional yang sangat besar itu ke daerah, guna menstimulus perusahaan-perusahaan media agar tidak mati, atau gulung tikar, dan karyawan dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan yang sesuai," tambahnya. 

Dalam acara ini, SPRI menghadirkan pembicara dari berbagai lembaga yang sesuai dengan bidang masing-masing, yakni terkait pengawas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ada Kanwil I KPPU Medan, kemudian Kapolda Riau, dalam hal penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi, sementara atas realisasi belanja iklan Nasional yang melibatkan anggaran dari APBN dan partai politik, ada pihak Kejaksaan Tinggi Riau, sedangkan tekait regulasi ada Gubernur dan ketua DPRD Riau. Selanjutnya untuk kajian hukum, ada pakar hukum pidana Riau, dan tokoh Pers Riau dihadirkan untuk mengurai segala permasalahan Pers di Riau dari waktu ke waktu. 

Ketua panitia pelaksana acara Seminar, Freddy Manungkalit, S. Kom, SH, saat di wawancarai awak media ini, juga menyampaikan, bahwa untuk mempertahankan keberlangsungan usaha Pers, khususnya di daerah-daerah, ia berpendapat, sudah semestinya Pemerintah, khususnya Riau, memperhatikan nasib perusahaan media. 

"Perusahaan Pers ini badan hukum, jadi dia perusahaan, berarti ada penerimaan Negara berupa pajak dari situ, itulah konsekuensi usaha penerbitan berita itu wajib harus badan hukum atau PT, sehingga perusahaan media selain kegiatan menerbitkan berita, ia juga harus mengelola usaha kegiatan ekonomi sebagai sumber pendapatan bagi perusahaan Pers untuk mensejahterakan karyawan dan para wartawanya, jadi Pemerintah harus hadir disini untuk memikirkan nasib media-media lokal," kata Freddy. 

Baik ketua DPD Riau SPRI, Feri Sibarani, maupun ketua panitia acara, Tommy Freddy Manungkalit, sangat berharap hadirnya pemerintah dalam memikirkan nasib keberlangsungan media-media lokal, karena keberadaan media lokal juga berkontribusi besar pada penerimaan tenaga kerja daerah.*