51 Persen Izin Usaha Cukup Pakai OSS
Ilustrasi Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan.
PP NO 36/2021 Mengizinkan Upah Usaha Mikro Dan Kecil Di Bawah UMP
Ilustrasi Pekerja Usaha Mikro dan Kecil Pemerintah mengizinkan usaha mikro dan kecil untu.
Cuti Bersama 2021 Hanya 2 Hari
Ilustrasi Cuti Bersama Pemerintah memangkas cuti bersama 2021 dari tujuh hari menjadi dua.
Telegram Kapolri Tentang UU ITE Terapkan Ujaran Kebencian Diselesaikan Mediasi
Ilustrasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan telegram yang berisi penangan.
Menurut PP No. 35/2020, Rekrutmen Pekerja Out scorching Berdasarkan 2 Hal
Ilustrasi Perekrutan pekerja alih daya/outsourcing harus didasarkan pada Perjanjian Kerja.
Wujud Transparansi, Kapolri Launcing Aplikasi Dumas Presisi
JAKARTA (ANC) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi mel.
Rumus Baru Upah Minimum Buruh
Ilustrasi Pemerintah telah menetapkan PP No 36/2021 sebagai pengganti PP No 75/2015 .
Buka Pelatihan Publik Speaking, Kadiv Humas : Sebagai Tindak Lanjut Pemantapan Komunikasi Publik
JAKARTA(ANC)-Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono resmi .
Personil TNI-POLRI di Kerahkan Untuk Membantu Korban Banjir
JAKARTA (ANC) - Personel TNI-Polri telah dikerahkan ke setiap t.
Menaker Bantah PERMEN No. 2/2021 Bukan Memangkas Upah Tapi Penyesuaian Upah
Foto Istimewa Dalam hal terjadi penyesuaian upah maka itu bukan berarti pemangkasan upah .
Perlu Adanya Upah Minimum Untuk Awak Kapal Perikanan
Ilustrasi Profesi nelayan merupakan salah satu profesi paling berbahaya di dunia dan beri.
Pengusaha Tidak Bayar Jamsos, Direksi BPJS Wajib Menagih Dan Menjatuhkan Hukuman
Ilustrasi Pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial.
Kapolri : Kita Butuh Bersatu Melawan Covid-19
JAKARTA(ANC)-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri p.
Kompetisi Sepak Bola Di izinkan, Kapolri Ingatkan Komitmen Penegakan Prokes
JAKARTA(ANC) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akh.
Pengusaha Pungut Iuran Dan Tidak Setor Ke Jamsostek Dapat Di Pidana
JAKARTA(ANC)-Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 .