Terima Kunjungan Politeknik Negeri Medan, Perwira PT KPI RU Dumai Kenalkan Proses Bisnis dan 12 CLSR

Ketua Bundo Kanduang Lis Hafrida: Ilmu dari Kegiatan Ini Dapat Diterapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari

Ketum Parpol Jadi Menteri, Larshen Yunus: Presiden Jokowi Ingkari Janjinya Saat Kampanye

Ketua DPD PJS Riau Wahyudi El Panggabean Serahkan Mandat Pembentukan DPC PJS Dumai

Dumai Wakili Provinsi Riau Sebagai Lokasi Penanaman Bibit Mangrove Serentak DPP GPND

Headline

KPU Provinsi DKI Jakarta dan DPP Serikat Pekerja Nasional Adakan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024: “Suara Kita Masa Depan Jakarta”

Nasional

KPU Provinsi DKI Jakarta dan DPP Serikat Pekerja Nasional Adakan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024: “Suara Kita Masa Depan Jakarta”

Headline

Pasal-Pasal Kontroversial Dalam UU KUHP Baru

Nasional

Pasal-Pasal Kontroversial Dalam UU KUHP Baru

Headline

Dengan Alasan Pemerintah Lakukan

Nasional

Dengan Alasan Pemerintah Lakukan

Headline

Makar Terhadap Pemerintah Sah Di Ancam Pidana 15 Tahun

Nasional

Makar Terhadap Pemerintah Sah Di Ancam Pidana 15 Tahun

Headline

Ketum Parpol Jadi Menteri, Larshen Yunus: Presiden Jokowi Ingkari Janjinya Saat Kampanye

Nasional

Ketum Parpol Jadi Menteri, Larshen Yunus: Presiden Jokowi Ingkari Janjinya Saat Kampanye

KPU Provinsi DKI Jakarta dan DPP Serikat Pekerja Nasional Adakan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024: “Suara Kita Masa Depan Jakarta”

KPU Provinsi DKI Jakarta dan DPP Serikat Pekerja Nasional Adakan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024: “Suara Kita Masa Depan Jakarta”

Pasal-Pasal Kontroversial Dalam UU KUHP Baru

Pasal-Pasal Kontroversial Dalam UU KUHP Baru

Dengan Alasan Pemerintah Lakukan

Dengan Alasan Pemerintah Lakukan

Makar Terhadap Pemerintah Sah Di Ancam Pidana 15 Tahun

Makar Terhadap Pemerintah Sah Di Ancam Pidana 15 Tahun

Ketum Parpol Jadi Menteri, Larshen Yunus: Presiden Jokowi Ingkari Janjinya Saat Kampanye

Ketum Parpol Jadi Menteri, Larshen Yunus: Presiden Jokowi Ingkari Janjinya Saat Kampanye

Prosedur PHK Menurut PP NO 35/2021

Kamis, 20 Januari 2022 - 21:38:46 WIB

Ilustrasi JAKARTA (ANC) - PHK adalah singkatan.

Lemahnya Penegakan Hukum Membuat Pelanggaran Hak -Hak Buruh Semakin Marak

Kamis, 20 Januari 2022 - 21:26:39 WIB

Audensi Serikat Pekerja Nasional dengan Kementri.

Mungkin Kah Presiden Threshold Menjadi 0 Persen ?

Selasa, 18 Januari 2022 - 12:22:13 WIB

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) membuka .

Said Iqbal Terpilih Menjadi Presiden KSPI Untuk Periode Ketiga

Kamis, 13 Januari 2022 - 14:10:34 WIB

JAKARTA (ANC) - memasuki Hari ke 2 Kongres ke 5 KSPI yang berte.

Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja Berlanjut Gugatan Terhadap UU Administrasi Pemerintahan

Kamis, 13 Januari 2022 - 13:04:09 WIB

Ilustrasi.

Wujudkan Negara Sejahtera

Rabu, 12 Januari 2022 - 18:07:21 WIB

Foto .

Pentingnya Laporan Keuangan

Rabu, 05 Januari 2022 - 09:09:52 WIB

Ilustrasi Pengurus SP/SB harus memiliki.

Menaker Telah Surati Gubernur Agar Patuh Pada Regulasi Tentang Kenaikan Upah

Selasa, 04 Januari 2022 - 20:40:32 WIB

Ilustrasi Upah Minimum Menteri Ketenagakerjaan.

Ada Perubahan! Ini Daftar UMP yang Berlaku di 2022

Ahad, 02 Januari 2022 - 09:47:22 WIB

Foto: Sejumlah massa buruh menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP.

Revisi UU Cipta Kerja Dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Prioritas Pemerintah Dan DPR RI

Jumat, 31 Desember 2021 - 15:38:25 WIB

Ilustrasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaika.

Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Polri Lebih Tinggi Dari 8 Lembaga Lain nya

Senin, 27 Desember 2021 - 20:06:52 WIB

JAKARTA.

Perempuan Dalam Menghadapi Segala Bentuk Diskriminasi

Jumat, 17 Desember 2021 - 16:37:34 WIB

Ilustrasi Gender dan tantangannya JAK.

Menyusun Struktur Skala Upah Sederhana

Kamis, 16 Desember 2021 - 12:57:47 WIB

Ilustrasi JAKARTA (ANC) - Kementerian Ketenaga.

Nomor KTP Ini Dapat Uang Rp 500 Juta Tak Perlu Daftar Cepet Ambil Bisa Hangus Bantuan dari Pemerintah

Rabu, 15 Desember 2021 - 19:00:26 WIB

Nomor KTP ini dapat bantuan Rp 500.

Kelas Standar BPJS Kesehatan Diusulkan RP 75.000,-

Selasa, 14 Desember 2021 - 13:06:07 WIB

Ilustrasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (.